Page 272 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 272
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis”. 304
Kata-kata “secara demokratis” kemudian ditafsirkan bahwa
posisi Sultan Hamengkubowon dan Paku Alam sebagai pewaris monarki
di DIY tidak dapat secara otomatis menjadi pasangan Gubernur
dan Wakil Gubernur Yogkayarta, sebab hal itu dianggap menyalahi
prinsip demokrasi. Oleh karena itu, RUU Keistimewaan DIY kemudian
menawarkan gagasan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung
untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
Dua tahun berikutnya tepatnya pada 30 Agustus 2012, Rapat
Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkanUndang-
Undang Nomor 13 tahun 2012 (UU No. 13 tahun 2012) tentang
Keistimewaan DIY. Undang-undang tersebut akhirnya tetap mengatur
posisi Sultan Hamengkubowono dan Paku Alam sebagai Gubernur dan
Wakil Gubernur DIY. 305
Penetapan Sultan Hamengkubowono dan Paku Alam sebagai
pasangan kepala daerah DIY tidak dapat dilepaskan dari faktor
historis pemberian status daerah istimewa kepada Yogyakarta terkait
...pasangan kepala dukungan dan komitmen pewaris monarki Yogyakarta terhadap
daerah DIY tidak dapat Republik Indonesia yang diberikan dalam kurun waktu kurang dari
dilepaskan dari faktor satu bulan sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945.
Pembahasan pada artikel ini diawali dengan pemberian
historis pemberian status daerah istimewa yang diberikan kepada Yogyakarta sehingga
status daerah istimewa memiliki konsekuensi kepada penetapan Sultan Hamengkubowono
kepada Yogyakarta... dan Paku Alam sebagai pasangan kepala daerah DIY. Selanjutnya,
artikel ini membahas penafsiran dan polemik tentang rumusan
demokratis dalam konteks penetapan pewaris tahta monarki DIY,
yaitu Sultan Hamengkubowono dan Paku Alam sebagai Gubernur
dan Wakil Gubernur DIY. Berbagai penafsiran yang ada kemudian
mendapat berbagai tanggapan dari anggota DPR dalam rentang proses
pembahasan RUU tentang Keistimewaan DIY, hingga disahkan menjadi
UU No. 13 tahun 2012.
304 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amendemen ke
empat).
305 Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2012 Nomor 170.
dpr.go.id 268
