Page 268 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 268
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) an Badan
Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad
Iqbal mengatakan bahwa pemerintah dan DPR sepakat untuk
menindaklanjuti ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 dalam RUU PPILN.
Menurut Iqbal, konvensi itu memuat berbagai norma yang harus
diadopsi oleh negara pengirim dan negara penerima pekerja migran.
Dalam hal ini, norma-norma yang ditujukan kepada negara penerima
menjelaskan ketentuan agar negara penerima memberi perlindungan
kepada buruh migran. Iqbal menambahkan, dengan diadopsinya
norma-norma Konvensi PBB tahun 1990, RUU PPILN juga akan
mengakomodir perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak buruh
migran yang berada di Indonesia, di antaranya hak atas pendidikan dan
kesehatan. Ini bertujuan agar anak-anak buruh migran yang ditinggal
oleh orang tuanya yang bekerja di luar negeri tidak terlantar. 295
Menyusul kesepakatan antara DPR dan pemerintah untuk
mengadopsi Konvensi PBB tahun 1990, panja DPR mengubah nama
RUU PPILN menjadi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja
Migran Indonesia (RUU PPMI). RUU itu berisi 380 daftar isian masalah
...RUU PPILN menjadi (DIM) an 82 pasal. 296
Rancangan Undang- Pada tahun berikutnya pemerintah dan DPR menyepakati
Undang Perlindungan tujuh isu krusial dalam penyelesaian revisi UU No. 39 Tahun 2004.
Pekerja Migran Kesepakatan itu terjadi saat pembahasan bersama antara Kementerian
Ketenagakerjaan, BNP2TKI, dan Komisi IX DPR RI pada 1 Juli 2017.
Indonesia (RUU PPMI). Salah satu isu krusial dalam pembahasan itu adalah pembentukan
atase ketenagakerjaan yang ditempatkan di berbagai perwakilan
Republik Indonesia di luar negeri. Selain menguasai bidang
ketenagakerjaan, atase itu memiliki kewenangan sebagai seorang
diplomat dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perwakilan
RI tempat ia bertugas. Dalam hal ini, seorang atase ketenagakerjaan
memiliki tugas dalam hal pendataan, verifikasi, market intelligent,
serta berkordinasi dengan negara penempatan.
Isu kedua menyangkut penyediaan Jaminan Sosial Pekerja
Migran Indonesia (JSPMI) diselenggarakan oleh BPJS; isu ketiga
menekankan prinsip zero cost, yaitu komponen pembiayaan tidak boleh
295 Hukum Online, RUU PPILN Adopsi Konvensi 1990, 7 Maret 2016, https://www.hukumonline.com/
berita/baca/lt56dd4946500d5/ruu-ppiln-adopsi-konvensi-pbb-1990, diakses pada 17 November
2018.
296 Migrant Care, “Perjalanan Advokasi Undang-Undang Pekerja Migran” dalam Menyongsong Era
Baru Tata Kelola Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Newsletter Migrant Care, edisi khusus
2017), hal. 5, http://www.migrantcare.net/wp-content/uploads/2018/07/Newsletter-MC-
Edisi-Khusus-2017-min.pdf, diakses pada 29 Oktober 2018.
dpr.go.id 264
