Page 266 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 266
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
KTKLN (Kartu Tenaga Kerja di Luar Negeri) diubah menjadi KPILN
(Kartu Pekerjan Indonesia di Luar Negeri).
Beberapa kalangan menganggap perubahan judul rancangan
undang-undang maupun perubahan istilah tidak diiringi dengan
perubahan substansial terhadap UU No. 39/2004. Sebagai contoh,
...pemerintah masih Kordinator Jaringan Advokasi Revisi UU PPILN Nurus S. Mufidah
memandang TKI hanya melihat bahwa perbedaan pandangan antara pemerintah dan DPR pada
sebagai komoditas. istilah RUU yang sedang dibahas tidak menyentuh persoalan substansi.
Bahkan, ia menilai bahwa hal itu menunjukkan tidak adanya political
will dari pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap TKI.
Selain itu, sikap pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah
masih memandang TKI hanya sebagai komoditas. 290
Beberapa kalangan juga mengkritik pemerintah dan DPR yang
dalam pembahasan substansi ternyata belum mengakomodir Konvensi
PBB Tahun 1990 tentang Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
yang justru telah diratifikasi oleh Indonesia pada 12 April 2012. Ketua
Komnas Perempuan Yuniyanti Chuzaifah mengatakan bahwa Konvensi
PBB Tahun 1990 tentang Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya
seharusnya diperhatikan secara serius dan diadopsi dalam RUU PPILN
sebagai acuan dasar perlindungan migrasi. Selain Konvensi itu, Komnas
Perempuan menyoroti sejumlah isu krusial yang seharusnya dicakup
dalam RUU PPILN, antara lain ketegasan prinsip Hak Asasi Manusia
sebagai basis perlindungan global dan universal, serta kejelasan “posisi,
peran, dan tanggungjawab negara maupun swasta dalam pengelolaan
migrasi tenaga kerja di luar negeri, terutama yang berkaitan dengan
perlindungan”. 291
Berbagai perdebatan, seperti masalah istilah hingga belum
dimasukkannya Konvensi PBB Tahun 1990 tentang Pekerja Migran dan
Anggota Keluarganya tidak dapat diselesaikan hingga berakhirnya masa
bakti DPR periode 2009-2014. Dukungan untuk TKI di luar ngeri juga
muncul pada saat May Day 2013, hal ini memunculkan harapan agar
membuka kesadaran bersama bahwa kebijakan perlindungan yang ada,
belum dapat melindungi mereka di dunia kerja.
292
290 Fahriyadi, “Belum Bahas Substansi, DPR dan Pemerintah Berkutat”, Kontanonline, 11 April 2013,
https://nasional.kontan.co.id/news/belum-bahas-substansi-dpr-dan-pemerintah-berkutat.
291 Elok Dyah Messwati, “Integrasikan Standar Perlindungan HAM dalam Regulasi Pekerja Migran”,
Kompas online, 26 Februari 2013, https://nasional.kompas.com/read/2013/02/26/17470233/
Integrasikan.Standar.Perlindungan.HAM.dalam.Regulasi.Pekerja.Migran.
292 Marzuki Alie, Op. Cit. Parlementaria, edisi 102.
dpr.go.id 262
