Page 263 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

kehidupan pekerja migran yang sesuai dengan standar
kesehatan, keamanan serta prinsipprinsip dasar dalam
kehidupan yang manusiawi;
3. Pasal 15: kewajiban menghargai hak atas properti setiap
pekerja migran. Pekerja migran dan anggota keluarganya
tidak boleh dirugikan dalam hak kepemilikan atas suatu
properti. Jika harta benda mereka hendak diambil
berdasarkan hukum dari negara penerima, pekerja
migran harus menerima ganti rugi yang sesuai dengan
nilai propertinya;
4. Negara penerima harus memperlakukan pekerja migran
sebagai entitas yang memiliki status yang sama dengan
warga negara setempat. Hal ini berlaku untuk berbagai
macam bidang, seperti pekerja migran dan anggota
keluarganya harus diperlakukan setara dengan warga
negara setempat di hadapan hukum dan pengadilan (Pasal
18 Konvensi), penyetaraan atas pembayaran upah kerja,
kondisi kerja, upah kerja lembur, jam kerja, waktu istirahat,
tunggangan hari raya, keamanan, pembatalan perjanjian
kerja, dan sebagainya (Pasal 25 Konvensi). Kesetaraan
dengan warga negara setempat juga harus diakui dalam
hal memperoleh akses terhadap pendidikan, pelatihan
kerja, bimbingan dan penempatan, perumahan, pelayanan
sosial, dan kesehatan (Pasal 43 Konvensi) serta keamanan
sosial (Pasal 47 Konvensi). Hal tersebut juga berlaku
bagi anak-anak dari pekerja migran dalam memperoleh
kesetaraan untuk memperoleh akses atas pendidikan
(Pasal 30 Konvensi).
5. Pasal 26: kewajiban untuk mengizinkan pekerja migran
dan anggota keluarganya untuk berpartisipasi dalam
perhimpunan ekonomi dan asosiasi dalam rangka
perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang
mereka miliki;
6. Pasal 24: kewajiban memberikan jaminan atas dokumen
yang berkaitan dengan identitas diri, pekerjaan, dan izin
tinggal pekerja yang dimiliki oleh pekerja migran untuk
tidak dihancurkan oleh pihak yang berwenang serta agar
paspor mereka tidak dihancurkan oleh siapapun juga;
serta

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 259
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018