Page 260 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 260
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Rieke mencontohkan, di Filipina, kewajiban untuk melatih calon tenaga
kerja hingga dinyatakan siap untuk dipekerjakan di negara tujuan berada
pada domain negara. Dalam hal ini, agen swasta hanya berperan dalam
memberangkatkan tenaga kerja ke negara tujuan. 281
Banyaknya desakan dari kalangan anggota DPR untuk menanggapi
undang-undng perlindungan TKI membuat DPR pada bulan November
2010 memasukkan revisi terhadap UU No. 39/2004 sebagai agenda
dalam program legislasi nasional (prolegnas).
5.3.4.2 Ratifikasi Konvensi Internasional
Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja
Migran dan Keluarganya
Di tengah langkah merevisi UU No. 39/2004, pada bulan April
2012 rapat paripurna DPR mensahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2012 tentang Pengesahan International Convention on the Protection
...meratifikasi Konvensi of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families
Perserikatan Bangsa (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh
Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya). Dengan dikeluarkannya
Bangsa (PBB) Tahun
undang-undang itu, Indonesia berarti telah meratifikasi Konvensi
1990 tentang Pekerja Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) Tahun 1990 tentang Pekerja Migran
Migran dan Anggota dan Anggota Keluarganya, sekaligus mengadopsi konvensi tersebut
Keluarganya... sebagai bagian dari sistem hukum nasional.
Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa, ratifikasi
Konvensi PBB itu akan “mendorong peningkatan kerjasama bilateral,
regional dan multilateral Indonesia untuk pemajuan, perlindungan,
penghormatan dan pemenuhan hak asasi para pekerja migran”. 282
Dalam laporan yang dibacakannya, Wakil Ketua Komisi IX dari
FPPP Irgan Chairul Mahfiz mengatakan bahwa “sebagai salah satu negara
asal pekerja migran terbesar di dunia, Indonesia membutuhkan sistem
perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migrannya”. Dengan demikan,
ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 “dapat memperkuat landasan hukum
bagi kebijakan nasional dalam meningkatkan sistem perlindungan,
penghormatan, dan pemenuhan hak-hak seluruh pekerja migran dan
anggota keluarganya yang sesuai dengan norma-norma HAM”. 283
281 Kompas online, Rieke: Perlindungan TKI Itu Tugas Negara, 29 November 2010, https://nasional.
kompas.com/read/2010/11/29/01180536/Rieke.Perlindungan.TKI.Itu.Tugas.Negara, diakses
pada 28 Oktober 2018.
282 Fajar Nugraha, “RI Ratifikasi Konvensi Internasional Pekerja Migran”, Okezone, 13 April 2012,
https://news.okezone.com/read/2012/04/13/411/610730/ri-ratifikasi-konvensi-internasional-
pekerja-migran, diakses pada 28 Oktober 2018.
283 Loc.cit.
dpr.go.id 256
