Page 264 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 264
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
7. Pasal 44: kewajiban mempertimbangkan segala macam
kemungkinan bagi anggota keluarga untuk berkumpul
dengan pekerja migran, dalam upaya mempertahankan
kesatuan dari keluarga tersebut. 286
5.3.4.3 Pembahasan sepanjang 2012-2013
Tidak lama setelah ratifikasi Konvensi PBB Tahun 1990 tentang
Pekerja Migran, pada 23 Mei 2012 DPR telah menyelesaikan proses
pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi revisi atas
UU PPTKILN. Akan tetapi, DPR telah memberi judul baru terhadap
revisi ini menjadi RUU PPILN atau Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
Selanjutnya, pada Sidang Paripurna tanggal 5 Juli 2012, DPR
mensahkan RUU PPILN sebagai RUU inisiatif DPR. Merespon hal itu,
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menerbitkan amanat
dengan menunjuk enam kementerian, yaitu Kementerian Tenaga
Kerja (Kemenaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian
Hukum dan HAM (Kemenhukham), Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PP & PA),
serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam pembahasan
RUU itu.Proses itu kemudian berlanjut dengan pembentukan Panitia
Khusus (Pansus) RUU PPILNoleh DPR pada 11 September 2012.
Di tahun 2013, proses pembahasan RUU PPILN diawali dengan
penyerahan daftar isian masalah (DIM) dari pemerintah kepada DPR,
serta rapat pembentukan Panitia Kerja atau Panja antara DPR dan
pemerintah, berturut-turut pada tanggal 6 Februari dan 26 Februari
Di tahun 2013, proses
2013.
pembahasan RUU Berbicara masalah TKI, maka ada beberapa tahap penempatan
PPILN diawali dengan yang perlu diurai, yaitu Tahap Pra Penempatan (tahap sebelum TKI/
penyerahan daftar isian TKI perempuan berangkat), Tahap Penempatan (ketika mereka berada
di negara tujuan) dan terakhir Tahap Purna Penempatan (ketika TKI/
masalah (DIM) dari
TKI perempuan sudah kembali ke tanah air). Permasalahan yang paling
pemerintah kepada DPR. banyak dihadapi adalah pada tahap pra penempatan. Umumnya kasus
yang dihadapi adalah pemalsuan identitas calon TKI, keterampilan dan
kecakapan TKI yang tidak sesuai dengan bidang kerjanya, minimnya
kemampuan berbahasa dan memahami budaya setempat, buruknya
286 Ibid., hal. 8-10.
dpr.go.id 260
