Page 271 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018

DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI

Akan tetapi, di sisi lain undang-undang tersebut dinilai belum
memberi ruang bagi perlindungan pada anggota keluarga buruh
migran serta buruh migran yang tidak memiliki dokumen agar
tidak dikriminalisasi. Selain itu, UU No. 18 Tahun 2017 juga memuat
aturan rinci tentang operasional pelaksana penempatan pekerja
migran, sehingga dianggap membuka celah bagi sektor swasta untuk
menjalankan bisnis penempatan buruh migran Indonesia.
Catatan-catatan kritis lainnya terhadap undang-undang
tersebut adalah: adanya sejumlah bab dan pasal yang dapat menjadi
pasal karet sehingga berpotensi melahirkan peraturan pelaksana yang
merugikan buruh migran Indonesia; potensi konflik kelembagaan
mengenai kewenangan kementerian dan institusi atau badan non
kementerian dalam tata kelola perlindungan buruh migran karena
masih belum tuntasnya pembahasan mengenai pembagian kerja dan
kewenangan kelembagaan; tidak adanya elaborasi mengenai bentuk
pembinaan dan pengawasan untuk memastikan terselenggaranya tata
kelola perlindungan buruh migran Indonesia; serta belum adanya pasal
khusus yang mengafirmasi kebutuhan khusus perlindungan buruh
migran Indonesia, terutama perempuan yang bekerja di sektor pekerja
rumah tangga. 303

5.4 Hubungan Pusat Dan Daerah:

Keistimewaan Yogyakarta Dalam
Polemik

Pada penghujung tahun 2010, wacana publik diramaikan oleh
penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Keistimewaan
...apakah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Masalah paling krusial dalam
seorang Sultan RUU ini adalah apakah seorang Sultan Hamengkubowono (Sultan

Hamengkubowono Yogyakarta) otomatis menjadi Gubernur DIY atau apakah Gubernur
(Sultan Yogyakarta) DIY harus dipilih langsung melalui pemilihan kepala daerah (pilkada)
seperti di provinsi-provinsi lain.
otomatis menjadi Penetapan Sultan Hamengkubowon dan Paku Alam secara
Gubernur DIY... otomatis menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DIY kemudian

dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Pasal 18 ayat 4
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945)
hasil amandemen ke-4 tahun 2002 secara gamblang menyebut bahwa:

303 Loc.cit.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 267
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018