Page 277 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 277
DPR RI 2009-2014:
Membangun Pondasi
Kinerja DPR RI
pelaksanaan Otonomi Daerah untuk desentralisasi yang mencakup
transfer sejumlah kewenangan Pusat kepada Daerah, dimana
daerah memiliki otoritas penuh dalam pengambilan keputusan di
wilayahnyaperlu menjadi perhatian dari para anggota DPR RI Periode
2009 – 2014. 318
Isyu ini muncul sejak awal masa reformasi. Pasca Reformasi 1998,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI
1945) telah mengalami empat kali perubahan hingga tahun 2002. Salah
satu pasal dari UUD NRI 1945 sebelum amandemen yang mengalami
perubahan krusial adalah pasal 18 yang mengatur pemerintahan
daerah.
Gagasan dari pelaksanaan desentralisasi atau otonomi daerah
terkait erat dengan demokratisasi dan kehidupan politik di tingkat
lokal, implikasinya adalah dalam sistem pemerintahan terjadi
...implikasinya pergeseran lokus kekuasaan dari pusat ke daerah. Perundangan
319
adalah dalam sistem terkait dengan otonomi daerah sudah beberapa kali mengalami
perbaikan, dasarnya adalah perubahan dari UUD NR 1945 yang belum
pemerintahan
diamandemen, perihal pemerintahan daerah hanya diatur dalam pasal
terjadi pergeseran 18 yang berbunyi:
fokus kekuasaan
dari pusat ke daerah. “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar
dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya
ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang
dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerah-daerah yang bersifat istimewa”. 320
Perubahan tersebut tampak setelah amandemen ke-4, pasal 18
tentang Pemerintahan Daerah dipecah menjadi pasal 18, 18A, dan 18B
yang masing-masing terdiri dari tujuh ayat, dua ayat, dan dua ayat.
Pembagian pasal-pasal dan sejumlah ayat itu menunjukkan
adanya pengaturan yang lebih terperinci dalam lingkup pemerintahan
daerah, salah satunya mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah.
Sebelum adanya amandemen ke-4 UUD NRI 1945, kepala daerah di
tingkat provinsi, yaitu gubernur dipilih oleh anggota Dewan Perwakilan
318 Pidato Ketua DPR RI Pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun
Sidang 2010-2011 Rabu, Senin, 16 Agustus 2010
319 Jeddawi, Murtir, Pro Kontra Pemekaran Daerah: Analisis Empiris, Total Media, Jogjakarta: 2009,
hlm. 2.
320 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (sebelum diamandemen),
Pasal 18.
SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 273
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018
