Page 278 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 278
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
Rakyat Daerah Tingkat I (DPRD I). Sedangkan kepala daerah tingkat
kabupaten dan kotamadya, yaitu bupati dan wali kota dipilih oleh
DPRD II.
Pada UUD NRI 1945 setelah amandemen ke-4, mekanisme
pemilihan kepala daerah dijelaskan secara detil pada Pasal 18 ayat 4
yang berbunyi:
“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing
sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota
dipilih secara demokratis”. 321
Melalui UU No. 22/1999 maupun UU 32/2004, sebenarnya tema
sentral dari otonomi daerah ini adalah memperbaiki layanan publik,
bahwa semakin membaiknya pelayanan publik akan memperlancar
aktivitas kegiatan masyarakat dalam barang dan jasa, memberi
...tema sentral dari pengaruh positif pada dinamika pendapatan masyarakat dan dinamika
otonomi daerah ini perekonomian daerah. 322
Sejak 1999 sampai 2014 sudah ada 542 daerah otonomi di
adalah memperbaiki
Indonesia. Terdiri atas 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Dari
layanan publik... jumlah tersebut yang merupakan Daerah Otonomi Baru berjumlah
223 dengan rincian, 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Selain
323
pembentukan daerah otonomi baru, daerah pun dapat dihapuskan
otonominya dan digabungkan ke daerah lainnya atau daerah induk
sebelumnya hal ini bagian dari penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004
yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007.
Peraturan ini diadakan untuk menggantikan peraturan yang mengatur
sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000.
Jumlah pemekaran yang begitu besarnya mendorong
kemungkinan munculnya konflik vertikal antara pusat dan daerah
terutama mencakup aspek kekuasaan, juga konflik antar daerah yang
utamanya mencakup aspek kewilayahan. 324
Saah satu kasus yang terjadi pada permasalahan konflik
vertikal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pada
permasalahan otonomi daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal
321 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen ke
empat), Pasal 18 Ayat (4).
322 Jeddawi, loc. cit., hlm. 7.
323 Liputan6.com, “Tim Penilai Independen Daerah Otonomi Baru Akan Dibentuk”, https://www.
liputan6.com/news/read/2371537/tim-penilai-independen-daerah-otonomi-baru-akan-
dibentuk , diakses pada 19 Maret 2019.
324 Jeddawi, loc. cit. Hlm. 113.
dpr.go.id 274
