Page 254 - BUKU LIMA - DINAMIKA DAN PERANAN DPR RI DALAM MEMPERBAIKI KEHIDUPAN BERNEGARA PADA ERA REFORMASI 1998-2018
P. 254
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
tidak berhak menerima subsidi malah mengambil jatah bersubsidi,”
ungkapnya. Sementara itu pemerintah sebenarnya sudah mengajukan
rencana pembatasan BBM bersubsidi kepada Komisi VII DPR.
Setiap akhir tahun, masyarakat sering dilanda kebingungan
untuk mencari bensin premium. Sistem penjatahan BBM bersubsidi
sering terjadi kelangkaan di akhir tahun. untuk itu kerapkali
pemerintah mengajukan penambahan kuota jatah BBM bersubsidi.
pemerintah untuk menambah jatah kuota BBM subsidi di tahun ini
disetujui oleh DPR. Komisi VI DPR menyetujui penambahan kuota BBM
subsidi sebesar 1,8 juta kiloliter (KL). Menurut anggota Komisi VII DPR
RI, Teuku Riefky Harsa daari Fraksi Partai Demokrat, pada tahun 2010
pemerintah mengajukan penambahan kuota karena tingkat konsumsi
BBM subsidi sudah melebihi, jadi harus ditambah tujuannya agar tidak
terjadi keresahan di masyarakat.
...mengurangi beban Atas dasar itu pula pemerintah mengajukan pembatasan BBM
anggaran pemerintah bersubsidi dengan sistem kartu pintar. Kebijakan itu sejatinya akan
dan akan dialihkan dilaksanakan mulai akhir kwartal pertama di tahun 2011. Tujuannya
untk pembangunan. adalah mengurangi beban anggaran pemerintah dan akan dialihkan
untk pembangunan. Tren harga minyak dunia yang meningkat tajam
menimbulkan kehwatiran menjadi beban bagi masyarakat, karena
berpotensi membebani rakyat karena jika kebijakan pembatasan
tersebut dilaksanakan berarti akan ada pengalihan pembelian BBM
Premium ke Pertamax yang mengacu pada harga pasar minyak dunia.
Pada awal Desember 2010, Pemerintah dan DPR RI menyepakati
larangan bagi kendaraan berplat hitam untuk membeli BBM
bersubsidi. Namun, di lain pihak ada kesulitan pengawasan yang harus
dilaksanakan pemerintah untuk menghindari adanya penyelewengan
yang dapat dilakukan oleh plat kuning terhadap pembelian BBM
Bersubsidi. Salah satunya dengan penerapan rencana penggunaan
RFID, Smart Card, Stiker, dan sebagainya. Komisi VII DPR RI meminta
kepada pemerintah agar pembatasan BBM Bersubsidi direncanakan
sebaik mungkin sebelum dilaksanakan.
5.3.3 Maling Pulsa: DPR Melindungi
Konsumen Indonesia
Sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat, tugasnya tidak
hanya fokus pada mengawasi kinerja pemerintah, menyusun anggaran
dan membuat undang-undang atau peraturan. Keresahan yang muncul
dpr.go.id 250
