Page 40 - MAJALAH 106
P. 40

LEGISLASI



          PERUBAHAN UU JASA


          KONSTRUKSI, KEBUTUHAN


          YANG TAK BISA DITUNDA-TUNDA




          Anggota Komisi V DPR
          Mulyadi mengatakan,

          urgensi dari perubahan UU
          Jasa Konstruksi  (JK) atau
          UU  No. 18/99 lantaran tidak

          mampu lagi mengakomodir
          perkembangan yang terjadi
          saat ini maupun yang akan
          datang. “Ini prinsip dasarnya,

          sehingga UU tersebut perlu
          disempurnakan. Karena
          perubahannya  lebih dari

          50% maka tidak sekedar
          menyempurnakan tetapi
          mengganti atau dilakukan
          perubahan,” ungkap politisi

          dari Partai Demokrat             lum diatur,  karenanya  harus diatur  orang membeli rumah lalu kontruk-

          baru-baru ini di Komplek         secara khusus dengan semangat  sinya bermasalah. Katanya, pernah
                                           melindungi badan usaha dan tena-
                                                                             ada yang mengadu ke Komisi V dan
          Parlemen                         ga kerja  jasa kontruksi dalam negeri  sudah teruskan ke LPJK  akhirnya
                                           serta meningkatkan  kapasitas dan  tidak selesai, kemudian masuk ke
           Menurut Mulyadi,  dari aspek azas,  daya saing termasuk proses transfer  ranah hukum atau penyelesaian
          perubahan UU tersebut  menekan-  teknologi.                        pidana biasa. “ Seharusnya ini juga
          kan adanya kesetaraan, hubungan                                    diatur secara jelas dalam UU JK”.
          kerja antara  pengguna dan penye-  “Jangan sampai seperti  pemba-
          dia jasa konstruksi. Selanjutnya soal  ngunan Jembatan Suramadu, tu-   RUU Perubahan UU Jasa  Kontruk-
          kebebasan, agar penyelenggaraan  kang masaknya dibawa dari Cina.  si (JK) telah dimasukkan ke Baleg
          jasa konstruksi berdasarkan kebe-  Ini perlu kita perhatikan dalam  setelah dilakukan pembulatan dan
          basan berkontrak  antara penyedia  perubah an UU JK,” paparnya.    pemantapan di Komisi V, dan  akhir
          jasa dan pengguna jasa  berdasarkan                                September dibahas dengan Baleg,
          prinsip  pembangunan berkelanjtan   Lebih lanjut, sambung  Mulya-  setelah itu ke Sidang Paripurna un-
          dan berwawasan lingkungan        di, ada beberapa hal  yang secara  tuk diputuskan alat kelengkapan De-
                                           praktis dilihat Komisi V terkait de-  wan yaitu  Komisi V yang membahas
           Masalah prinsip lainnya adalah  ngan keamanan bangunan publik.  RUU ini.
          terkait klasifikasi jasa konstruksi  Masalah  itu juga menjadi sorotan,
          yang akan mengacu kepada stan-   juga dalam rangka perlindungan      Meski demikian,  dia mengakui
          dar internasional.  Selama ini lanjut  masyarakat yang membeli jasa kon-  pembahasan RUU  ini masih cukup
          Mul yadi, jasa konstruksi  asing be-  truksi, produk kontruksi  misalnya  panjang, diperkirakan setelah pe-


          40 PARLEMENTARIA  EDISI 106 TH. XLIII, 2013
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45