Page 40 - MAJALAH 106
P. 40
LEGISLASI
PERUBAHAN UU JASA
KONSTRUKSI, KEBUTUHAN
YANG TAK BISA DITUNDA-TUNDA
Anggota Komisi V DPR
Mulyadi mengatakan,
urgensi dari perubahan UU
Jasa Konstruksi (JK) atau
UU No. 18/99 lantaran tidak
mampu lagi mengakomodir
perkembangan yang terjadi
saat ini maupun yang akan
datang. “Ini prinsip dasarnya,
sehingga UU tersebut perlu
disempurnakan. Karena
perubahannya lebih dari
50% maka tidak sekedar
menyempurnakan tetapi
mengganti atau dilakukan
perubahan,” ungkap politisi
dari Partai Demokrat lum diatur, karenanya harus diatur orang membeli rumah lalu kontruk-
baru-baru ini di Komplek secara khusus dengan semangat sinya bermasalah. Katanya, pernah
melindungi badan usaha dan tena-
ada yang mengadu ke Komisi V dan
Parlemen ga kerja jasa kontruksi dalam negeri sudah teruskan ke LPJK akhirnya
serta meningkatkan kapasitas dan tidak selesai, kemudian masuk ke
Menurut Mulyadi, dari aspek azas, daya saing termasuk proses transfer ranah hukum atau penyelesaian
perubahan UU tersebut menekan- teknologi. pidana biasa. “ Seharusnya ini juga
kan adanya kesetaraan, hubungan diatur secara jelas dalam UU JK”.
kerja antara pengguna dan penye- “Jangan sampai seperti pemba-
dia jasa konstruksi. Selanjutnya soal ngunan Jembatan Suramadu, tu- RUU Perubahan UU Jasa Kontruk-
kebebasan, agar penyelenggaraan kang masaknya dibawa dari Cina. si (JK) telah dimasukkan ke Baleg
jasa konstruksi berdasarkan kebe- Ini perlu kita perhatikan dalam setelah dilakukan pembulatan dan
basan berkontrak antara penyedia perubah an UU JK,” paparnya. pemantapan di Komisi V, dan akhir
jasa dan pengguna jasa berdasarkan September dibahas dengan Baleg,
prinsip pembangunan berkelanjtan Lebih lanjut, sambung Mulya- setelah itu ke Sidang Paripurna un-
dan berwawasan lingkungan di, ada beberapa hal yang secara tuk diputuskan alat kelengkapan De-
praktis dilihat Komisi V terkait de- wan yaitu Komisi V yang membahas
Masalah prinsip lainnya adalah ngan keamanan bangunan publik. RUU ini.
terkait klasifikasi jasa konstruksi Masalah itu juga menjadi sorotan,
yang akan mengacu kepada stan- juga dalam rangka perlindungan Meski demikian, dia mengakui
dar internasional. Selama ini lanjut masyarakat yang membeli jasa kon- pembahasan RUU ini masih cukup
Mul yadi, jasa konstruksi asing be- truksi, produk kontruksi misalnya panjang, diperkirakan setelah pe-
40 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013