Page 38 - MAJALAH 106

LEGISLASI

RUU RTRI, OBAT KUAT

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK

Kabar baik itu diputuskan pada saat Rapat Paripurna DPR (20/8) lalu. Pemerintah dan
DPR menyetujui penambahan Prolegnas Prioritas tahun 2013, salah satu yang meluncur
masuk daftar adalah usulan Komisi I, RUU RTRI (Radio Televisi Republik Indonesia).

menjadi penyeimbang bagi ragam
informasi yang dimunculkan oleh
media komersial,” lanjutnya.

Mahfudz menambahkan pilihan
pembenahan regulasi sebagai
proses awal revitalisasi dipandang
sebagai aspek mendasar. Apabila
hal ini sudah diselesaikan barulah
melangkah ke level selanjutnya
kebijakan pemerintah dan tahap
operasional yang dilaksanakan oleh
manajemen RRI dan TVRI. Selama
ini dua institusi penyiaran ini diatur
dalam UU Penyiaran. Karena ada
gagasan besar untuk revitalisasi
maka pengaturan tentang LPP
TVRI dan RRI dilakukan secara lebih
komprehensif dengan sejumlah
regulasi affirmative makanya
kemudian lanjutannya berkembang
ide untuk memisahkannya dari RUU
Penyiaran.

Apakah itu berarti dua raksasa
penyiaran ini akan di-merger?
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan
terlalu dini untuk menyimpulkan
hal itu karena sampai saat ini komisi
yang dipimpinnya baru memasuki
tahap penyusunan draf akamemis.
“Iya kita memang mengusulkan Seperti halnya negara demokrasi “Kalau itu masih optional, nanti
RUU RTRI menjadi usul inisiatif DPR. maju lain di dunia, selalu ada kita bicarakan pada saat membahas
Ini beranjak dari keinginan untuk lembaga penyiaran publik yang format kelembagaan tetapi kalau
memperkuat lembaga penyiaran mengiringi dinamika perkembangan melihat sejumlah negara lain
publik kita, RRI dan TVRI supaya bangsa itu. Ada ABC di Australia, mereka sudah dalam satu institusi,
lebih berperan dalam dinamika dan NHK di Jepang, BBC di Inggris, apalagi dalam era konvergensi
keragaman bangsa ini,” kata Ketua KBS di Korea atau PBS di Amerika. media seperti sekarang,” paparnya.
Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq “Dibandingkan negara lain kita
kepada Parle dalam kesempatan jauh tertinggal. Kehadiran lembaga Bicara pada kesempatan berbeda
wawancara di Jakarta, beberapa penyiaran publik yang independen, Direktur Utama LPP RRI Niken
waktu lalu. di banyak negara terbukti dapat Widiastuti mengatakan menyambut

38 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013