Page 41 - MAJALAH 106

milu bulan April 2014. “Ada waktu APBN. Itu adalah konsep yang akan “Ini juga akan diperjelas, dalam RUU
April-Oktober sampai akhir periode dilakukan pembulatan dan peman- JK menjadi bahasan kita, karena
DPR 2009-2014,” ungkap Mulyadi tapan di Baleg. menjadi perdebatan waktu diun-
dang BP Kontruksi maupun LPJK”.
Sanksi pidana.
Pakar Konstrusi Prof Sudrad-
Di lihat sistematika yang ada, jat mengatakan, sependapat
lanjut Mulyadi, banyak sekali dengan Komisi V bahwa UU
perubahan. Termasuk sanksi Jasa Konstruksi harus diubah
pidana yang dalam UU lama ti- tidak sekedar revisi karena
dak begitu jelas, makanya ha- 50% lebih materinya di-
rus diperjelas. Pasalnya sebuah ubah. Bahwa apa yang ada
perangkat undang-undang di lapang an bukan saja ti-
harus ada sanksi pidananya. dak sempurna, tetapi ban-
“Buat apa UU dibuat kalau tak yak kekura ngannya. Apakah
ada sanksinya, supaya ma- sistem atau peraturannya
syarakat bisa terlindungi,” tu- yang harus dirombak, atau
kasnya. orangnya yang dirombak se-
bab variasinya cukup besar.
Di sisi lain, dalam UU yang
baru nanti pelaku kontruksi Dalam UU JK ada pasal
harus ada kepastian, sementa- yang mengatakan, setiap pe-
ra masalah kontruksi semakin kerja kontruksi harus punya
lama semakin berkembang dan sertifikat keahlian, artinya
i
makin banyak persoalan yang kalau ing n menjadi pekerja
timbul. Dengan lebih tegas anggota Politisi dari Partai Demokrat ini kontruksi kuliah atau sekolah, be-
Dewan ini mengatakan, perubahan juga melihat lemahnya daya sa- gitu lulus boleh bekerja kalau punya
UU JK merupakan sebuah kebutuh- ing jasa kontruksi nasional sebagai sertifikat. Padahal praktek di dunia,
an yang tidak bisa ditunda-tunda. akibat liberalisasi perdagangan sertifikat tidak mungkin didapat dari
jasa kontruksi. Yang masih men- lulusan akademik.” Jadi seharusnya
Dari sisi kelembagaan, kata Mul- jadi perdebatan bahwa arsitektur, ada masa magang,” tandasnya.
yadi, melalui perubahan UU JK kita mekanikal dan tata lingkungan dan
ingin menempatkan persoalan kon- dianggap tidak compatible dan ber- Masalah sertifikat sangat kom-
truksi ini menjadi lebih clear, salah standar internasional. pleks. Ditegaskan Sudradjat, se-
satu yang menjadi sorotan adalah harusnya kalau ada kegiatan jasa
sertifikasi. Dalam prakteknya, serti- Kemudian keragaman jenis dan kontruksi ada owner, kontraktor,
fikasi belum sepenuhnya dijadikan proses sertifikasi di lapangan se- ada konsultan dan pemerintah
acuan dan merupakan bukti kompe- hingga sertifikasi belum menjadi yang mengawasi keamanan publik,
tensi. Dewan menginginkan supa- masalah prioritas yang mengaki- semua yang terlibat proses kontruk-
ya aspek pembinaan itu betul-betul batkan lemahnya kompetisi SDM si tadi harus bersertifikat atau keahl-
menjadi ranahnya pemerintah.Se- bidang jasa kontruksi. Masalah lain ian yang sesuai bidangnya.
dang pengembangan itu menjadi adalah standar keselamatan kon-
ranah masyarakat jasa konstruksi. truksi dan jaminan pembiayaan be- Tapi prakteknya, yang mempu-
lum rinci diatur sehingga mengaki- nyai tugas untuk mengawaasi dan
Terkait masalah sertifikasi kita batkan resiko kegagalan pekerjaan memeriksa, tidak ada keharusan

kembalikan kepada ranah yang kontruksi yang tinggi. bersertifikat. Kontraktornya harus

betul-betul independen. “Kalau bersertifikat, konsultannya juga ha-
dulu sertifikasi itu ada di pemerin- Kalau bicara masalah kegagalan rus bersertifikat, tapi yang meme-
tah, dengan pengalaman selama kontruksi dan bangunan ada bebe- riksa dan memberi ijin tidak perlu
ini banyak persoalan sehingga kita rapa hal yang menjadi studi kasus bersertifikat.
cari solusinya dalam penyelesaian yang terkait dengan robohnya jem-
RUU Kontruksi, kita usulkan Badan batan Kutai Kartanegara. Memang “Yang jadi masalah, kalau peme-
Akreditasi dan sertifikasi yang bersi- menjadi bias, seberapa jauh tang- riksa atau pengawas harus berserti-
fat independen,” kata dia dengan gungjawab tenaga ahli sementara fikat, harus melalui ujian atau sa-
menambahkan, bahkan diusulkan, kontraknya adalah perusahaan. Dan ringan, bagaimana kalau tidak lulus.
pemasukan dari serfikasi itu dijadi- seberapa jauh tanggungjawab peru- Apa harus turun jabatan. Mari kita
kan semacam penerimaan negara sahaan, kalau kesalahan itu dilaku- perbaiki bersama secara bertahap,”
bukan pajak. Sedangkan proses kan dalam perencanaan atau peng- imbuhnya. (mp) Foto: wahyu/parle.
sertifikasi dibiayai sepenuhnya oleh awasan oleh tenaga ahli tertentu.

PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 41