Page 36 - MAJALAH 106

ANGGARAN

“Kita sudah capelah ngingetin.
Kementerian Keuangan juga bandel.
Mereka enggak ngasih dananya,”
ungkap Poempida, emosional.
S em ent ar a M enkes s en dir i
mengaku, masih sulit mewujudkan
alokasi anggaran 5% untuk sektor
kesehatan seperti diamanatkan
UU. Keterbatasan anggaran yang
dimiliki pemerintah dan banyak
sektor yang perlu diperhatikan,
membuat anggaran kesehatan
belum mencapai target.

Presiden sendiri dalam pidato
RAPBN 2014 dan Nota Keuangan
pada 16 Agustus lalu di DPR,
menyebutkan, lewat program BPJS
kesehatan tahun 2014, segera
akan menambah kapasitas rumah
sakit-rumah sakit dan puskesmas di
daerah. Tak hanya itu, pemerintah
juga akan menambah tempat tidur
kelas III.

Kita masih menunggu realisasi ini
tahun depan. Tidak semua anggota
DPR optimis atas program kesehatan
yang dilontarkan presiden tersebut.
Anggaran kesehatan sangat vital hatan terutama untuk rakyat kecil. Sebagian menilai, program itu
bagi rakyat kecil. Namun, Kemen- mestinya sudah dimulai beberapa
terian Kesehatan (Kemenkes) RI dini- Parlementaria sempat meminta tahun sebelumnya, bukan 2014.
lai tidak optimal memperjuangan komentar Anggota Komisi IX DPR Setidaknya itulah yang dinyatakan
anggaran kesehatan untuk rakyat Poempida Hidayatulloh (F-PG) Okky Asokawati, Anggota Komisi
kecil. Saat ini saja alokasi anggaran yang sangat vocal menyuarakan IX dari F-PPP. “Meskipun terlambat,
Kemenkes baru mencapai 2,7%. Ma- pentingnya peningkatan anggaran saya berpendapat lebih baik
sih jauh dari harapan UU. kesehatan. Menurut Poempida, terlambat daripada enggak punya,”
anggaran kesehatan itu harusnya tutur Okky.
Pasal 171, UU No.36/2009 tentang menjadi yang utama dibanding
Kesehatan menyebutkan, ayat (1): anggaran sektor lain. Poempida Sementara itu Wakil Ketua Komisi
“Besar anggaran kesehatan Peme- menegaskan, pemerintah tak perlu IX Nova Riyanti Yusuf (F-PD), meng-
rintah dialokasikan minimal sebesar melebihkan anggaran militer untuk atakan, alokasi anggaran kementeri-
5% dari anggaran pendapatan dan membeli alutsista. Anggaran harus an harus linier dengan penyerapan-
belanja negara di luar gaji.” Ayat (2): diprioritsakan untuk kesehatan nya. “Anggaran harus linier dengan
“Besar anggaran kesehatan peme- masyarakat. efektifitas pemanfaatan anggaran
rintah daerah provinsi, kabupaten/ itu sendiri. Jangan sampai seperti
kota dialokasikan minimal 10% dari “Kalau pemerintah melanggar yang dicontohkan di Kemendikbud
anggaran pendapatan dan belanja UU beberapa kali, ini kan ada ada penyiasatan anggaran,” ung-
daerah di luar gaji.” konsekuensinya. Nanti pada saat kapnya kepada Parlementaria usai
akhir pemerintahan 2014, kita akan memimpin rapat dengan Menkes
Rumusan pasal tersebut sangat tolak pertanggungjawaban presiden. beberapa waktu lalu.
bagus disusun. Tapi, perjuangan Simpel saja,” tegasnya, saat ditemui
menuju anggaran kesehatan yang usai rapat dengen Menkes beberapa Dampak Keterbatasan Anggaran
ideal tak semudah yang diharapkan. waktu lalu. Poempida menilai negatif
Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi Menkes yang belum menunjukkan Nova Riyanti menjelaskan, Opini
dalam beberapa kali rapat kerja den- kemajuan berarti atas sikapnya BPK sendiri terhadap laporan
gan Komisi IX DPR, sering mendapat memperjuangankan anggaran di keuangan Kemenkes, Wajar Tanpa
kritik tajam, lantaran kurang fight kementeriannya. Pengecualian, mekipun masih
memperjuangkan anggaran kese- ‘Dengan Paragraf Penjelasan’ (WTP

36 PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013