Page 39 - MAJALAH 106

baik rencana DPR untuk segera “Dalam dua tahun terakhir
membahas RUU RTRI. Baginya kita berkomitmen mening-
se mangat yang terkandung katkan anggaran RRI dari
l
da am produk legislasi itu Rp.600 ke 800 miliar. Tahun
adalah penggabungan atau ini TVRI bahkan telah menca-
sinergi antar dua institusi pai Rp.1 triliun. Persoalannya
negara bukan peleburan. sekarang apa kah peningkatan
Ia menyebut tidak seperti anggaran bisa efektif tidak,
media penyiaran publik di berkorelasi positif dengan
negara lain kehadiran RRI kinerja. Yang saya lihat belum
sudah menjadi bagian dari ada pembenahan sistematis
sejarah bangsa ini. Segera sehinga akhirnya uang tidak
setelah Bung Karno dan Bung bisa menja wab semua. Jadi
Hatta memproklamirkan kesimpulannya masih banyak
kemerdekaan RI 17 Agustus yang perlu di selesaikan sebe-
1945, pukul 10.00 WIB, malam lum kita bicara anggaran,” im-
harinya pesan penting itu buhnya.
sudah disiarkan RRI keseluruh
dunia. Ini yang kemudian Bagaimana dengan revisi
ditangkap dan disebarluaskan RUU Penyiaran? Saat ini UU
oleh Radio India dan sejumlah No. 32 Tahun 2002 tentang
radio lain di Asia Pasifik. Penyiaran sudah mulai me-
masuki tahapan pembahasan
“Dunia akhirnya tahu Indo- tingkat 1 dengan pemerintah.
nesia telah memproklamirkan Ia menggarisbawahi apabila
kemerde kaannya. Belanda RUU RTRI selesai lebih da-
sendiri belum mengakuinya hulu nanti akan dibuat klau-
dan menyebut bangsa kita waktu itu ikutannya pengabungan dewan sul semua aturan mengenai RRI
sebagai republik mikrofon,” ungkap pengawas. Tapi itu nanti tergantung dan TVRI dinyatakan tidak berlaku
Niken. “Sejarah panjang itulah yang format kelembagaannya,” ujar setelah UU ini disahkan. Dalam RUU
membuat sulit para angkasawan un- Mahfudz. penyiaran yang baru nantinya tidak
tuk melepas identitas, Inilah Radio ada lagi aturan tentang Lembaga
Republik Indonesia.” Ia juga meminta publik memberi- Penyiaran Publik.
kan input terbaik termasuk pada pili-
Kalau terjadi penggabungan RRI han menjadikan dua lembaga besar Ketika ditanya tentang target,
dan TVRI, ia menggambarkan se- ini menjadi satu misalnya menjadi Mahfudz menyebut masa sidang
perti 2 lingkaran yang memiliki Lembaga Penyiaran RTRI. Kalau ke- kali ini dapat menyelesaikan draf
intersection, tempat dimana ba- mudian masing-masing tetap mem- RUU. Komisi I menurutnya telah
nyak hal dapat dan sudah dilaku- pertahankan identitas yang sudah membentuk panitia kerja yang telah
kan bersama. Pemberdayaan SDM, ada baginya juga bukan persoalan mulai melaksanakan tugas, melaku-
optimalisasi anggaran, pelaksanaan utama. “Pilihan nama penggabung- kan kunjungan ke sejumlah daerah
program bersama seperti Bintang an itu masih jadi opsi yang bisa saja untuk menghimpun masukan ter-
Radio, Pekan Tilawatil Quran, Quick berubah,” tekannya. masuk ke sejumlah stasiun RRI dan
Report Pemilu merupakan agenda TVRI. Pada masa sidang selanjutnya
yang sudah dikembangkan dua in- Baginya satu yang penting harus barulah draf RUU diajukan untuk
stitusi ini. dipertahankan adalah baik RRI kemudian disahkan menjadi usul
maupun TVRI tidak akan berubah inisiatif DPR dan dibahas bersama
Penggabungan Dewan Pengawas menjadi Badan Usaha Milik Negara pemerintah.
(BUMN) atau Badan Layanan Usaha
Salah satu opsi yang menjadi (BLU). Ia menekankan prinsip utama “Maunya kita selesai as soon
bahan kajian dalam RUU yang lembaga penyiaran publik adalah as possible, makanya kita perlu
bocorannya memiliki 11 Bab dan tidak bisa diperlakukan sebagai satu dukung an teman-teman media. Ka-
68 pasal ini adalah penggabungan perusahaan komersial, mengejar lau bisa selesai bareng dengan revisi
dewan pengawas. Selama ini baik profit. Ia kemudian menggaris RUU Penyiaran bagus. Nah biasanya
RRI maupun TVRI mempunyai bawahi pendapat pakar media Leo kalau didorong media bisa lebih lan-
dewan pengawas masing-masing Batubara yang menyebut negara car pembahasannya,” pungkasnya
yang dipilih lewat uji kepatutan dan harus menjamin anggaran media sambil tersenyum. (iky) Foto: odjie/
kelayakan di DPR. “Kalau pilihan penyiaran publik. eka hindra/parle.
format penggabungan institusi

PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 39