Page 65 - MAJALAH 106

yang direncanakan oleh Pemerin-
tah ?

“Apa susahnya kalau memang
pangan ini menjadi hal yang sa ngat
fundamental, Pemerintah harus
mendahulukan seluruh alokasi ang-
garan untuk memenuhi kebutuhan
swasembada pangan,” tandasnya.

“Apa susahnya
kalau memang pangan
ini menjadi hal yang sa ngat
fundamental, Pemerintah harus
mendahulukan seluruh alokasi
anggaran untuk memenuhi
kebutuhan swasembada hatikan Komoditi Holtikultura Dalam Persoalannya diungkapkan Firman
pangan,” Negeri. UU ini telah diundangkan adalah anggarannya tidak pernah
disetujui. “Apakah memang Men-
No. 13 Tahun 2011. “Pemerintah ha-
rus melaksanakan amanat itu. Jadi teri Pertanian tidak mampu mem-
kalau hari ini Pemerintah membikin perjuangkan atau tidak punya pe-
Karena tidak ada keseriusan, suatu regulasi harusnya mengacu rencanaan yang matang sehingga
Pemerintah sekarang ini selalu me- pada Undang-Undang tersebut,” instansi lain itu tidak mempercayai
ngambil kebijakan pintas. Akibatnya jelas Firman Subagyo. Kementerian Pertanian dalam ren-
terjadi karut marut seperti sekarang cana kerjanya. Atau sebaliknya, ini
ini, kemudian Pemerintah melaku- Sebagai wakil rakyat, dia mem- adalah bagian dari permainan ok-
kan impor. “Impor ini memang per- pertanyakan kepada Kementerian num-oknum kementerian-kemen-
mainan kartel. Pemerintah sekarang Pertanian, dimana posisi menteri terian yang memanfaatkan kebi-
sudah dikuasai oleh pelaku kartel pertanian sebagai leading sector jakan impor pangan. “Karena impor
dan liberalisasi perdagangan,” ung- di dalam pembahasan UU tentang ini memang keuntungannya sangat
kap Firman Subagyo. Holtikultura, dimana letak persoa - luar biasa,” papar Firman.
l
annya, mengapa justru Menteri Per-
Amanat Konstitusi tanian ikut menyetujui impor? Lebih jauh diungkapkan, seperti
terjadi hari ini pada kedelai. kalau
Kita sudah punya Undang-Un- Walaupun dalam menentukan kedelai itu dibebaskan bea masuk
dang tentang Pangan No.18 Tahun kebijakan itu dikoordinasikan oleh impor 0%. berapa kerugian negara?
2012, yang mengamanatkan kepada Menteri Koordinator Perekonomian, Dipaparkannya tahun lalu dengan
Pemerintah supaya segera dibentuk namun tentunya Menteri Pertanian adanya karut-marut kedelai sampai
Lembaga Pangan yang bertanggung hadir disitu. “Harusnya Menteri Per- ada yang membuang kedelai di ja-
jawab terhadap pengadaan pangan tanian menyampaikan bahwa ada lan.
nasional. UU yang terkait dengan masalah im-
por holtikultura. ketentuannya tidak Dengan gegap gempita Peme-
Oleh karena itu, Badan Urusan boleh seperti itu, tidak bisa serta rintah membebaskan bea masuk
Logistik (Bulog) dikembalikan lagi merta,” kritiknya. 5% menjadi 0%. Kerugian negara,
fungsinya seperti Bulog pada masa Firman Subagyo menghitung dari
lalu. Supaya Bulog menjadi Pe- Ditambahkan Firman Subagyo, Agustus sampai Desember yaitu
nanggung Jawab Tunggal terhadap yang terkait dengan stabilitas harga sebesar Rp400 Miliar. Sampai hari
masalah mekanisme, distribusi dan itu, tidak serta merta bahwa penye- ini belum dihitung besarnya yang
penyangga pangan. lesaiannya dengan cara-cara instan. akan diimpor, dan kemudian kalau
Apa susahnya kita untuk mengam- sampai itu terjadi 0%.
Selanjutnya, terkait dengan UU bil lebih dulu 96 Triliun itu untuk
tentang Hortikultura, yang meng- kepentingan swasembada pangan, Hal ini akan menjadi beban Peme-
amanatkan bahwa untuk impor sehingga kita tidak bergantung ke- rintah karena postur pendapatan
produk hortikultura harus memper- pada kepentingan asing. APBN menurun yang diakibatkan

PARLEMENTARIA EDISI 106 TH. XLIII, 2013 65