Page 1 - MAJALAH 92

PESAN PIMPINAN

Upaya Menjawab Masalah

Pendidikan Tinggi Di Indonesia

Diskusi mengenai pendidikan, khususnya pendidikan tinggi di Indonesia, adalah diskusi yang tidak pernah selesai
dibahas. Sebab, secara umum, masalah pendidikan adalah masalah yang amat mendasar dan berkait erat dengan
upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk sumberdaya manusia Indonesia seutuhnya. Diskusi mengenai
pendidikan tinggi, saat ini juga cukup relevan, mengingat pada saat ini dunia pendidikan tinggi sedang menjadi
“sasaran tembak” oleh para pakar, pengamat/pemerhati masalah pendidikan tinggi, mahasiswa, karena DPR segera
menyelesaikan RUU tentang Pendidikan Tinggi (RUU-PT), yang merupakan RUU inisiatif DPR.

ada pembahasan RUU Pendi- nia pendidikan. Pembahasan RUU ini, berbagai pertimbangan.
dikan Tinggi, DPR sesuai ke- bahkan sudah dibahas melebihi waktu Pemerintah memandang perlu un-
Pwenangannya, sudah melaku- pembahasan yaitu tiga kali masa si- tuk betul-betul menyelaraskan RUU
kan pembahasan bersama Pemerintah dang dan selesai pada akhir Masa Si- Pendidikan tinggi dengan berbagai
dalam waktu yang cukup lama dengan dang III 2011-2012. Namun menjelang perundang-undangan organik, atau-
melibatkan para pakar, tokoh pendi- pengambilan keputusan tingkat I (di pun lex-specialis yang telah ada saat
dikan dan berbagai elemen masyara- tingkat komisi), Pemerintah meminta ini. Pemerintah menganggap bahwa,
kat yang berkompetensi terhadap du- untuk dilakukan penundaan, karena kerangka penyelenggaraan pendidi-
kan tinggi harus diletakkan dengan
mengintegrasikan sistem dibawah
Internet/fk-ui_rahmatfredy.blog.com pendidikan tinggi tersebut ke dalam
tanggungjawab satu kementerian. Un-
tuk menata dan mengharmonisasikan

kesatuan sistem, Pemerintah masih
memerlukan waktu untuk berkoordi-
nasi. Pengaturan untuk hal itu akan
diatur dengan Peraturan Pemerintah,
tetapi rujukan dalam RUU ini perlu
dirumuskan dengan baik. Perminta-
an penundaan dari Pemerintah ini
mendapatkan persetujuan dengan
catatan yang diberikan oleh Ketua
Komisi X, yaitu pertama, adanya jami-
nan bahwa RUU tentang Pendidikan
Tinggi tidak akan dilakukan pem-
batalan dan dapat diselesaikan pada
satu kali masa sidang berikutnya,
yaitu Masa Sidang IV tahun sidang
2011-2012. Kedua, dalam hal adanya
penambahan substansi dari Pemerin-

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
TH. XLII, 2012 |
ARIA |
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
|
Edisi 92

ARLEMENT
P