Page 30 - MAJALAH 92

Perdebatan UU Pemilu Alot

Rapat Paripurna DPR akhirnya bersepakat Rancangan Undang-undang
tentang Pemilihan Umum 2014 disahkan menjadi undang-undang setelah dua dari
empat hal krusial diputuskan melalui mekanisme voting di Gedung MPR /DPR/DPD RI,
Jakarta, beberapa waktu yang lalu.

akil Ketua DPR, Pramono
Anung, yang memimpin foto:doc parle
WRapat Paripurna mengetuk-
kan palu tanda menyetujui RUU itu
menjadi UU Pemilu 2014 tanpa ada lagi
interupsi dari anggota DPR. Setelah
itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri)
Gamawan Fauzi yang merupakan per-
wakilan pemerintah menyampaikan
pandangan pemerintah.
Ada empat masalah krusial yang
menjadi pembahasan alot, yakni soal
ambang batas parlemen (parliamen-
tary threshold), sistem terbuka atau
tertutup, alokasi kursi, dan metode
konversi suara.
Masalah yang diselesaikan tan-
Pimpinan DPR RI saat Sidang Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Pemilu
pa voting yakni soal sitem pemilu
dan alokasi kursi. DPR akhirnya me- yang mendukung opsi B agar berdiri serta lima persen untuk DPRD provinsi
nyepakati sistem pemilu terbuka. dan dihitung suaranya. dan DPRD kabupaten/kota.
Sistem ini sama dengan yang berlaku Dari penghitungan suara opsi Dari hasil voting mengenai besa-
2009, dimana pemenang didasarkan ini, pendukung opsi A sebanyak 342 ran parliamentary threshold opsi A
pada suara terbanyak. Sedangkan anggota dari enam fraksi yakni FPD, didukung oleh 343 anggota DPR RI
untuk alokasi kursi per daerah pemili- FPAN, FPPP, FPKB, FGerindra, dan dari FPD, FPG, FPPP, FPKB, FGerindra,
han disepakati untuk DPR antara 3-10 Fraksi Hanura. dan FHanura. Kemudian, opsi B didu-
kursi dan 3-12 untuk DPRD. Sedangkan opsi B, pendukungnya kung 197 anggota DPR dari FPDIP,
Dua hal di antaranya harus dipu- sebanyak 188 orang dari tiga fraksi FPKS, dan FPAN. Dengan demikian
tuskan melalui mekanisme voting. yakni FPG, FPDIP, dan FPKS. Setelah opsi parliamentary threshold 3,5 per-
Hal pertama yang diputuskan melalui voting mengenai cara penghitungan sen merata secara nasional ditetapkan
mekanisme voting adalah opsi cara suara anggota dari tiga fraksi yang ka- dalam UU Pemilu.
penghitungan suara menjadi kursi lah masih mengajukan interupsi teru- Sementara itu, Ketua DPR, Mar-
parlemen. Vo-ting ini dengan memilih tama mengenai pasal pasal 208 dan zuki Alie menyatakan UU Pemilu yang
opsi, yakni opsi A, mendukung sistem 209 mengenai besaran parliamen- baru diharapkan Pemilu 2014 dapat
kuota murni, serta opsi B, mendu- tary threshold (PT) yang kemudian berjalan dengan lebih baik yang akan
kung sistem devisor webster. Kuota diputuskan lagi melalui mekanisme menghasilkan anggota DPR, DPD, dan
murni artinya suara sisa akan ditarik voting. DPRD dengan derajat keterwakilan
ke provinsi. Sedangkan sistem devisor Pada voting mengenai besaran yang tinggi. Pemilu 2014 juga di-
webster berarti suara habis di daerah parliamentary threshold memilih dua harapkan dapat berlangsung dengan
pemilihan. opsi. Sebagai opsi A yakni member- lebih murah dari segi biaya, lebih mu-
Voting dilakukan de-ngan cara lakukan parliamentary threshold 3,5 dah dalam pelaksanaannya, dan hasil-
masing-masing anggota fraksi yang persen merata secara nasional. Opsi B nya lebih berkualitas.
mendukung opsi A agar berdiri dan yakni memberlakukan parliamentary Marzuki Alie berpendapat perlu
kemudian dihitung suaranya. Demiki- threshold secara berjenjang secara dipikirkan agar UU Pemilu sebaiknya
an juga masing-masing anggota fraksi nasional, yakni 3,5 persen untuk DPR dapat diberlakukan untuk jangka pan-

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 | 1