Page 32 - MAJALAH 92

mohonan uji materi atas pasal 8 dan kriminasi partai baru yang mengha- bahwa secara prinsip, FPDIP mendu-
208 UU Pemilu yang baru itu ke Mah- ruskan mengikuti verifikasi sebelum kung pengajuan uji materi terhadap
kamah Konstitusi (MK). mengikuti Pemilu 2014. Sedangkan UU Pemilu. Meski memastikan tidak
Mereka menilai UU Pemilu yang sembilan partai yang sudah memi- akan bergabung dalam barisan peng-
baru tersebut diwarnai diskriminasi liki kursi di DPR tidak diwajibkan gugat, PDIP menganggap penerapan
dan bertentangan dengan konstitusi. (mengikuti verifikasi). “Ada kesan mau PT 3,5 persen secara nasional sangat
Kamis (19/4), sejumlah perwakilan menang sendiri. Mereka kebetulan berpotensi memunculkan konflik poli-
partai mendatangi gedung MK untuk duduk di dewan. Jadi, (mereka) buat tik di daerah-daerah.
mendaftarkan gugatan uji materi. undang-undang seenaknya sendiri. Terutama, menurut dia, konflik
Mereka meminta MK membatal- Norma hukum yang tidak adil berpo- berpotensi muncul di daerah-daerah
kan dua pasal itu. Sebanyak 32 advo- tensi dibatalkan MK,” tegasnya. yang parpol lokalnya berjaya atau
kat, termasuk Yusril Ihza Mahendra, Terkait dengan pasal 208, Yusril memiliki suara pemilih besar. “Karena
ditunjuk sebagai kuasa hukum dalam mengungkapkan, pasal yang menye- itu, jika ada pihak-pihak yang me-
pengajuan gugatan tersebut. “Pasal butkan PT alias ambang batas perole- ngajukan uji materi atas ini ke MK,
8 (UU Pemilu) mengatur tentang han suara 3,5 persen itu juga tidak saya nyatakan sikap kami untuk men-
verifikasi parpol. Pasal ini kami tolak. sesuai dengan asas kedaulatan rakyat dukung,” ujar Arif.
Jadi, kalau mau ikut pemilu, (parpol) dalam konstitusi. Sebab, ketentuan PT Di bagian lain, Wakil Ketua Pansus
harus diverifikasi,” kata Yusril di Ge- tersebut dihitung dari pusat sampai RUU Pemilu Arwani Thomafi menang-
dung MK, seperti dikutip dari laman ke bawah. gapi biasa atas pengajuan uji materi
Vivanews,com “Implikasinya, sebuah parpol yang UU Pemilu ke MK oleh sejumlah par-
Pasal itu, kata Yusril, bertenta- tidak mencapai 3,5 persen di pusat, tai kecil tersebut. “Kami sepenuh-
ngan dengan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 tapi di daerah mencapai 70 persen, nya menghormati, kita serahkan saja
yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak bisa dilantik. Ini bertentangan semuanya kepada MK,” ujar Arwani.
adalah negara hukum dan menga- dengan asas kedaulatan rakyat, prin- Dia justru lebih menyoroti sikap
nut asas kedaulatan serta pasal 28 sip keadilan, dan persamaan dalam sejumlah anggota DPR yang terkesan
huruf d UUD 1945 yang menyangkut hukum,” jelas pengurus pusat Partai mendukung pengajuan uji materi itu.
kepastian, keadilan, dan kebersamaan Bulan Bintang (PBB) itu. Menurut Arwani, sikap tersebut aneh.
warga negara dalam kedudukannya di Karena itulah, Yusril dan pengurus “Tidak elok rasanya jika ada yang seo-
dalam hukum dan pemerintahan. 22 partai nonparlemen tersebut yakin lah tidak tahu-menahu dengan keten-
Menurut Yusril, pasal 8 mendis- gugatan mereka akan dikabulkan MK. tuan dalam sebuah UU produk DPR
Meskipun, gugatan uji materi atas sendiri,” sindir Ketua DPP PPP terse-
ambang batas parlemen dalam UU No
but.
foto:doc parle 10 Tahun 2008 tentang Pemilu pernah tentang materi UU selama ini sudah
Sebab, lanjut Arwani, perdebatan
ditolak MK. “Dulu memang pernah di-
tolak karena argumentasinya belum melewati sejumlah tahap. Mulai pansus,
kuat. Tapi, sekarang didukung fakta- panja, dan terakhir di sidang paripurna
fakta empiris yang kuat. Jadi, kami op- DPR. “Setelah diketok palu di paripur-
timistis akan dikabulkan,” tandasnya. na, tentu seharusnya menjadi keputu-
Terkait adanya gugatan UU Pemilu san kita bersama,” tegasnya.(nt)
tersebut, Arif Wibowo menegaskan
foto:doc parle/iwan armanias

Ketua Pansus Pemilu , Arif Wibowo Suasana pencoblosan pemilu

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |