Page 31 - MAJALAH 92
P. 31
LEGISLASI
foto:doc parle hun 2008 tentang Pemilu. Selaku Ke-
tua Panitia Khusus RUU Pemilu ini, ia
mengakui tak ada perubahan berarti
dalam UU Pemilu hasil revisi. “Ada
yang tak adil terkait verifikasi faktual,”
katanya.
Verifikasi, menurut dia, seharus-
nya diberlakukan untuk semua parpol
peserta pemilu. Tapi, menurut dia, di
dalam Pasal 8 pengaturannya sangat
diskriminatif. “Hanya partai-partai
baru yang perlu diverifikasi, sedang-
kan partai-partai yang sudah punya
kursi di DPR tak perlu lagi,” katanya.
Dalam pembahasan yang kerap
berlangsung alot, FPDIP, tempatnya
bernaung sempat mengusulkan agar
forum meninjau kembali. Namun
demikian, sebagian besar sudah me-
Suasana saat Sidang Paripurna pengambilan keputusan RUU tentang Pemilu
nginginkan pengaturannya seperti itu.
jang, setidaknya untuk tiga sampai si dengan sistem presidensial. Sistem Demikian halnya dengan pengaturan
empat kali Pemilu. Dalam kesempatan ini akan lebih efektif jika jumlah partai biaya kampanye. Banyak fraksi yang
itu, Marzuki menyampaikan bahwa sederhana. Optimalisasi dan efisiensi tidak setuju pembahasan dana kam-
lebih dari 50 persen substansi Peruba- kinerja di parlemen menjadi keingi- panye. Demokrat, Golkar, dan PAN tak
han UU Pemilu telah dituntaskan. nan utama dari Golkar,” kata Anggota setuju pembahasan dana kampanye.
“Alhamdulillah, RUU Perubahan Komisi II DPR dari FPG Nurul Arifin di PDIP, PPP dan PKB sempat meminta
UU Pemilu, yang disepakati sebagai Jakarta, beberapa waktu lalu. untuk dilakukan pambahasan masalah
RUU pengganti karena substansi pe- Ia menjelaskan dengan tujuan itu ini, tapi ketiganya kalah suara.
rubahannya lebih dari 50 persen, yang maka FPG memilih untuk konsisten Sebenarnya banyak model un-
ditargetkan harus selesai dalam Masa dengan pilihannya yaitu sistem pe- tuk pengaturan biaya kampanye. Arif
Persidangan ini dapat dituntaskan,” milu terbuka, alokasi kursi 3-8 per mengaku telah mengusulkan tiga
katanya. daerah pemilihan (dapil), ambang ba- model pengaturan. Pertama, besaran
Marzuki Alie menyebutkan empat tas masuk parlemen (PT) 4 persen dan dana kampanye harus diatur. Kedua,
materi krusial akhirnya dapat diambil sisa suara dikonversi menjadi kursi sistem pelaporan dan transparansinya
keputusan setelah melalui perdebatan dengan metode penghitungan Devin- diatur berkala, setidaknya tiga bulan
yang cukup panjang dan menguras sor Webster. sekali. Ketiga, pengeluaran untuk ca-
energi. Dengan diselesaikannya RUU Nurul menjelaskan metode Web- leg dalam belanja iklan di media elek-
ini, Marzuki Alie berharap Komisi Pe- ster adalah yang paling banyak di- tronik dibatasi.
milihan Umum segera bersiap melak- gunakan di dunia karena diang- Banyak tujuan-tujuan pemilu yang
sanakan tugas dalam menetapkan gap paling adil. Dengan metode ini, baik, kata Arif, tak terakomodasi dalam
tahapan pemilu legislatif 2014. perolehan suara banyak dipresentasi- UU ini. Padahal banyak hal yang harus
Sementara itu, Partai Golkar mera- kan dalam jumlah kursi yang sesuai. diperbaiki dalam sistem pemilu. Tak
sa kecewa dengan hasil paripurna “Metode Quota adalah model sekadar biaya kampanye, tapi sistem
RUU Pemilu. Pasalnya dari empat isu ketidakadilan karena partai-partai pemilunya. Sistem proporsional ter-
krusial yang dibahas, hanya satu usu- menengah yang hanya dapat kursi buka dengan suara terbanyak juga
lan Partai Golkar yang disetujui yaitu dari suara yang tidak sebanding de- diakui memakan ongkos mahal. Be-
menggunakan sistem pemilu propor- ngan kursi bilangan pembagi (BPP). lum lagi PT 3,5 persen yang dinilai tak
sional terbuka. Sisanya Partai Golkar Kami ingin berkontribusi terhadap adil bagi partai gurem karena berlaku
kalah suara dengan partai lainnya. pembangunan politik dan pendidik- secara nasional.
“Kecewa namun tidak menye- kan politik negeri ini,” ujar Nurul. Usai ditetapkan di rapat paripurna
sal. Kami Fraksi Partai Golkar (FPG) Di tempat terpisah, Anggota DPR, UU Perubahan atas UU Nomor
berkomitmen untuk terus memban- Komisi II DPR dari FPDIP, Arif Wibo- 10 Tahun 2008 tentang Pemilu ak-
gun sistem politik yang lebih baik, wo mengaku kecewa berat atas hasil hirnya digugat. Sebanyak 22 partai
yang sudah menjadi amanat konstitu- revisi Undang-undang Nomor 10 Ta- nonparlemen resmi mengajukan per-
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 | | PARLEMENTARIA | Edisi 90 TH. XLII, 2012 |
