Page 28 - MAJALAH 92
P. 28
ancangan Undang-Undang
Pendidikan Tinggi (RUU Dik- foto:doc parle
Rti) batal disahkan DPR dalam
rapat paripurna Rabu tanggal 11 April
2012. DPR menerima usulan pemerin-
tah untuk menunda pengesahan RUU
tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi
Santoso yang memimpin paripur-
na saat itu membacakan surat dari
Komisi X DPR RI. Surat tersebut berisi
permintaan penambahan waktu pem-
bahasan RUU Dikti hingga masa si-
dang berikutnya. Usulan tersebut ses-
uai permintaan pemerintah. Namun,
dalam surat itu tak dijelaskan alasan
permintaan penundaan pengesahan
RUU Dikti.
Ketua Komisi X Mahyudin dalam
rapat paripurna tersebut menjelas-
kan, pemerintah yang diwakili lima Tim kunjungan Kerja Komisi X DPR RI
kementerian meminta penundaan ampaikan kepada masyarakat, Reni menjadi kekhawatiran, kita sudah hi-
untuk melakukan konsolidasi inter- bisa memahami reaksi yang muncul langkan itu,” terang politisi dari Fraksi
nal di panja pemerintah. Alasannya, di masyarakat. Partai Persatuan Pembangunan.
konsolidasi perlu dilakukan karena Namun setelah dirinya melakukan Ketiga, pendidikan yang ma-
pendidikan dilaksanakan oleh 17 ke- sosialisasi dengan forum masyarakat, hal dan tidak terjangkau. Menurut
menterian. akademisi dan mahasiswa, apa yang Reni telah diatur sedemikian rupa
Dijelaskan Mahyudin, Komisi X DPR mereka harapkan telah diakomodir bagaimana RUU Dikti pro kepada
RI dapat menerima usulan pemerintah dalam RUU tersebut. masyarakat khususnya pada yang
tersebut namun dengan syarat pasal Dijelaskan Reni bahwa ada tiga kurang mampu.
dalam undang-undang tidak dirubah isu krusial yang menjadi pemba-
substansinya, hanya melengkapi dan hasan. Pertama, kemungkinan akan Seluruh Warga Negara
meminta panja pemerintah tidak terjadinya kapitalisasi dan liberalisasi Miliki Hak Sama
membatalkan RUU itu. Akhirnya, didalam pendidikan tinggi. Namun Jadi intinya melalui RUU Dikti, DPR
Dewan sepakat menunda pengesa- menurutnya hal itu telah dibentengi ingin memastikan seluruh warga ne-
han. Kepada publik, Priyo menegas- dan sangat tidak dimungkinkan ter- gara yang harus memperoleh haknya
kan, “Penundaan ini atas permintaan jadi. “Nanti bisa dilihat salah satunya dalam bidang pendidikan perguruan
pemerintah. Dewan ingin mengesah- tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sehingga salah satunya misal-
kan hari ini.” oleh lembaga pendidikan tinggi neg- kan bagaimana orientasi perguruan
Menurut Anggota Komisi X DPR ara lain. Menurut hemat saya RUU ini tinggi sebaik apapun harus dihenti-
RI Reni Marlinawati ada kekhawatiran tidak ada pintu untuk terjadinya libe- kan. Kemudian mengusulkan pendaf-
jika RUU Dikti disahkan maka biaya ralisasi dan kapitalisasi,” terangnya. taran untuk test masuk perguruan
pendidikan akan semakin tinggi. Salah Kedua, telah menghilangkan ke- tinggi gratis, dan DPR mengusulkan
satu alasan mengapa RUU tersebut inginan masyarakat tentang kasta- untuk memberikan beasiswa dan ban-
harus ditunda pengesahannya di DPR nisasi atau strata pendidikan tinggi, tuan-bantuan siswa miskin untuk ma-
RI, kata Reni karena kurangnya sosia- yang semula masih terdapat pendidi- syarakat.
lisasi kepada masyarakat tentang RUU kan tinggi otonom, semi otonom, dan Hal yang menarik jelas Reni, adalah
ini, terutama perubahan terakhir dari otonom terdaftar. Dan saat ini tidak pembebasan biaya untuk masuk test
draft RUU tersebut. terdapat klasifikasi di dalam pengelo- perguruan tinggi. Hal itu sangat me-
Sementara draft RUU yang bere- laan pendidikan tinggi. narik, karena masih banyak anak-anak
dar di masyarakat masih draft lama Beda lagi, hal yang dikaitkan de- lulusan pendidikan tingkat atas yang
per bulan Desember. Sedangkan draf ngan otonomi perguruan tinggi dalam tidak mampu melanjutkan pendidikan
terakhir per bulan April perubahaan- bidang termonologi tentang penge- perguruan tinggi dapat bersekolah di
nya sangat banyak. Dan itu tidak ters- lolaan. “Klasifikasi itu yang kemudian PT ternama. “Jangankan mereka bisa
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
