Page 33 - MAJALAH 92

LEGISLASI

Pimpinan DPR

Terus Dorong Capaian Legislasi

Tahun 2012 adalah tahun yang sangat ideal apabila DPR
berkehendak memacu pelaksanaan fungsi legislasi,
sehingga target prioritas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

foto:doc parle

Pimpinan DPR RI saat pembukaan masa persidangan ke-IV tahun sidang 2011-2012
rogram Legislasi Nasional RUU Dalam prolegnas RUU Prioritas Ta- Legislasi Nasional atau disingkat Pro-
Prioritas Tahun 2012 ditetap- hun 2012, RUU yang sudah disahkan legnas. Dalam penyusunan Prolegnas
Pkan sebanyak 64 RUU. Dari menjadi undang-undang adalah RUU pelaksanaannya dilakukan oleh DPR
jumlah tersebut saat ini sebanyak 23 tentang Perubahan atas UU Nomor bersama Pemerintah, sebagaimana
RUU dalam proses penyusunan oleh 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun diatur dalam Pasal 20 ayat (1).
DPR RI dan 13 RUU dalam proses pe- 2012, RUU tentang Penanganan Kon- Prolegnas itu sendiri ditetapkan
nyusunan oleh Pemerintah. RUU yang flik Sosial, RUU tentang Perubahan untuk jangka waktu menengah dan
akan memasuki tahap Pembicaraan atas Undang-Undang Nomor 10 Ta- tahunan berdasarkan skala prioritas
Tk. I sebanyak 11 RUU dan RUU yang hun 2008 tentang Pemilihan Umum pembentukan RUU yang penyusu-
dalam tahap Pembicaraan Tingkat I Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, nannya dikoordinasikan oleh DPR
sebanyak 17 RUU. Sedangkan RUU Dewan Perwakilan Daerah, dan De- melalui alat kelengkapan DPR yang
yang sudah disahkan menjadi un- wan Perwakilan Rakyat Daerah, dan khusus menangani bidang legislasi.
dang-undang sebanyak 4 RUU. RUU tentang Pengesahan Konvensi Khusus untuk penyusunan Prolegnas
Diharapkan penyelesaian RUU Internasional tentang Perlindungan di lingkungan DPR dikoordinasikan
dapat teracapai sesuai terget yang Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan oleh alat kelengkapan DPR yang khu-
diinginkan. Hal ini juga sesuai hara- Anggota Keluarganya/RUU Migran. sus menangani bidang legislasi.
pan Ketua DPR RI Marzuki Alie. Ketua Sesuai dengan Pasal 16 UU No- Alat kelengkapan DPR yang
DPR RI mengakui masih banyak mor 12 Tahun 2011 tentang Pem- menangani bidang legislasi adalah
kekurangan yang harus dibenahi bentukann Peraturan Perundang- Badan Legislasi sebagaimana dia-
dalam kerangka pelaksanaan tugas undangan yang menyatakan bahwa tur dalam Pasal 60 Peraturan DPR
konstitusional, khusunya pelaksanaan perencanaan penyusunan undang- Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata
fungsi legislasi. undang dilakukan dalam Program Tertib. Badan Legislasi ini yang mem-

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |