Page 29 - MAJALAH 92

LEGISLASI

tinggi
foto:internet/ fani-meliana-p.blog.ugm.ac.id didikan bahwa perguruan tinggi Indonesia atas ijin
dengan sebaik-
pemerintah, serta mengutamakan
baiknya,”ujarnya
dosen dan tenaga pendidik Warga
Reni menam-
Negara Indonesia (WNI). Ada hal yang
bahkan dicantumkan bahwa pemerin-
bahkan
tah menetapkan daerah, unit dan pro-
cita-cita
RUU
Dikti ini bahwa
gram studi yang dapat diselenggara-
test pendaftaran
pergu-
masuk
diselenggarakan di Indonesia.
ruan tinggi bu- kan oleh perguruan tinggi asing yang
“Lembaga pendidikan bukan lem-
kan merupakan baga komersial sehingga kita harus
proses yang memperbaiki sedemikian rupa. Kita
komersial, tetapi merupakan bagian dari dunia interna-
yang betul-betul sional, kita membuka siapapun untuk
proses penyar- masuk ke Indonesia, tetapi kita harus
ingan akademik. tetap melindungi dunia pendidikan
Artinya selama Indonesia. Rumuskan pengelolaan
ini yang kita tahu pendidikan tinggi di Indonesia,” pa-
untuk memperoleh beasiswa, mereka ketika masuk perguruan tinggi adalah par Reni.
untuk mengikuti test saja tidak mem- pendaftaran mahal dan biaya masuk Terkait ideologi, Reni sepakat ide-
punyai uang,”ujarnya. mahal. ologi yang dijunjung tinggi adalah
Maka dengan digratiskannya bi- “Jangankan perguruan tinggi, ideologi pancasila harus tetap diper-
aya test ini, paparnya, diharapkan sekolah di semua tingkatan ketika ta- tahankan, termasuk didalam proses
seluruh siswa yang baru lulus pendi- hun ajaran baru merupakan ajang pa- pendidikan yang menjadi basis utama
dikan tingkat atas dan sederajat, me- mer bagi lembaga-lembaga pendidi- tegaknya ideologi dalam berbangsa
miliki kesempatan yang sama dengan kan. Kita telah ingatkan dan tegaskan dan bernegara, sehingga menurutnya
siapapun untuk masuk ke perguruan bahwa ajang tersebut bukan untuk bagaimana mempertahankan ideologi
tinggi. “Ketika misalkan dia lulus dan ajang komersialisasi, tetapi betul-betul didalam penyelenggaraan pendidikan
dia kurang mampu nanti pemerin- harus merupakan bagian proses aka- tinggi menjadi penting.
tah berkewajiban untuk membantu demis. Jadi tidak boleh mahal,” tandas Hal itulah yang kemudian me-
pembiayaannya atau meringankan Ibu dari empat orang putra putri. ngapa ketika ada lembaga asing yang
pembiayaannya. Terlebih lagi, kalau Reni menerangkan bahwa jika ingin mendirikan pendidikan tinggi
dia kurang mampu, pemerintah harus mekanisme test gratis terealisasi, di Indonesia, maka dia harus patuh
memberikan fasilitas untuk memasti- dirinya ingin bisa betul-betul melihat terhadap ketentuan peraturan perun-
kan dia harus kuliah, hal ini diakomo- anak-anak yang berpotensi mem- dang-undangan di Indonesia. “Kalau
dir dalam RUU Dikti,”papar Reni. peroleh haknya dengan baik. Sekarang dia mau mendirikan lembaga pen-
Mengenai pembebasan biaya banyak fasilitas beasiswa, tetapi misi didikan di Indonesia maka dia harus
masuk perguruan tinggi ini mekanis- tersebut tidak menjangkau anak yang tunduk dan patuh terhadap peraturan
menya akan diatur dalam Peraturan berprestasi tetapi kurang mampu, perundangan-undangan Indonesia.
Menteri. Lebih jelasnya, DPR akan pemerintah tidak cukup menjangkau Tidak hanya di bidang pendidikan
memastikan bahwa fenomena yang semua anak seperti itu. Justru anak- tetapi di semua dibidang,” kata Alum-
berkembang di masyarakat, anak- anak seperti itu akan terjaring melalui ni Universitas Negeri Jakarta.
anak yang baru lulus sekolah lanjutan test tanpa pungutan biaya ini. Reni mendukung adanya bantuan
tingkat atas ketika dia tidak memiliki Dalam RUU Dikti sudah menga- pembangunan fasilitas dari lembaga
uang untuk membeli formulir pendaf- tur dalam salah satu ayat, mengenai tertentu. Karena memang sangat su-
taran test, padahal dia memiliki po- pelaksanaan lembaga lain, selain ha- lit jika mengandalkan APBN. “Jika bi-
tensi akademik yang tinggi mampu rus perguruan tinggi tersebut terakre- aya dari lembaga asing, boleh saja
diakomodir oleh pemerintah. ditasi di negaranya, dan ada keten- tapi mereka harus patuh terhadap
“Dengan digratiskannya masuk tuan, dia wajib memperoleh ijin dari perundang-undangan yang berlaku
test ini, maka dipastikan anak-anak pemerintah, kalau mau mendirikan dan harus mengutamakan dosen
terutama yang kurang mampu di- lembaga pendidikan tinggi di Indo- dan tenaga pendidikan WNI untuk
samping memiliki potensi akademik nesia, mengawal nilai keindonesiaan dapat
yang tinggi dipastikan dia akan mem- Kedua harus bersifat massa arti- terimplementasi walapun pendidikian
peroleh haknya untuk menikmati pen- nya, harus bekerja sama dengan tinggi milik asing,”katanya. (sc/si)

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |