Page 23 - MAJALAH 92
P. 23
PENGAWASAN
berkoordinasi dengan pihak lain yang disalahkan kuotanya untuk bisa dit- pengguna BBM bersubsidi, maka su-
bisa mengendalikan pertumbuhan. ambah,” kritiknya. dah selayaknya dilakukan penamba-
Tetapi itu tidak mungkin sebeb per- Kita tidak anti penambahan kuota, han kuota.
tumbuhan itu salah satu sinyal bahwa tetapi fungsi pengawasnya terha- Kalau pemerintah daerah tidak
ekonomi kita sedang tumbuh, sehing- dap penggunaan BBM bersubsidi ini melakukan pengawasan sebagaimana
ga orang bisa beli mobil. dapat kita lihat. Kalau pengawasan mestinya tapi minta tambah kuota,
Kalau pada sisi itu sulit untuk dan pengendalian sudah berjalan, hal itu tidak dapat dibenarkan. “Se-
dikendalikan, maka kita minta pen- dan penambahan kuota dipandang layaknya tidak ada suatu ancam-
gawasannya diperketat, sebab siny- perlu yang ditujukan untuk masyara- mengancam, tetapi lakukan tugasnya
alemen saat ini sebenarnya kuota ini kat yang membutuhkan BBM bersub- masing-masing untuk kepentingan
cukup, tetapi penggunaan atau kon- sidi ini tepat sasaran. masyarakat,”.
sumsi diluar yang ditentukan itu juga Pemerintah daerah dan Pemerin- Menurut Zainuddin Amali, yang
banyak. misalnya ada yang harusnya tah Pusat harus duduk bersama kare- paling berat pada BBM bersubdi
tidak mengkonsumsi BBM bersub- na mereka merupakan bentuk sistem adalah pada pengawasannya. Itulah
sidi seperti kendaraan tambang dan pemerintahan, yang harus mereka sebabnya dia menjelaskan dibentuk
perkebunan. lakukan adalah benar-benar yakin suatu badan seperti Badan Penga-
Selanjutnya masih terjadi peny- bahwa penggunaan BBM bersubsidi was Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH)
elundupan-penyelundupan yang tersebut dikonsumsi oleh orang yang yang bertugas mengawasi pelaksa-
hingga saat ini belum dapat teratasi harus mengkonsumsi barang bersub- naan penyaluran dan penggunaan
secara tuntas, nah ini ada alasan yang sidi itu. BBM bersubsidi. “Itu harus di optimal-
munsuk dari situ karena disparitas Artinya tidak disimpangkan, kalau kan tugasnya, sebab jangan sampai si
harga yang jauh antara subsidi dan seperti itu maka tidak alasan untuk pengawasnya kalah dengan yang dia-
non-subsidi. menambah kuotanya. Tetapi harus wasi. Biasanya malingnya lebih jago
Tetapi kita minta kepada pemer- juga diminta kepada pemerintah un- dari yang mengawasi. Itu tidak boleh
intah adalah memperlihatkan upaya tuk diberikan batasan-batasan, mis- terjadi. BPH diberikan dari APBN, ang-
pemerintah untuk pengendalian- alnya di Kalimantan banyak tambang, garan untuk pengawasan. Seperti apa
nya. Persoalan jika pemarintah telah seharusnya kendaraan tambang terse- pengendaliannya ?,”ucapnya.
melaksanakan pengendalian telah but menggunaan BBM non-subsidi. Mengenai Overkuota dibeberapa
daerah karena banyaknya pertumbu-
foto:internet/berita8.com wah dan beberapa jenis spesifikasi
hannya kendaraan, serta Mobil me-
yang telah disarankan untuk menggu-
nakan non-subsidi tapi masih meng-
gunakan subsidi.
Zainuddin Amali mengungkapkan,
sekarang susah penerapannya jika
hanya berupa saran dan himbauan.
Sebenarnya ketika APBN 2011 yang
lalu, ketika itu DPR telah memberi-
kan kewenangan kepada pemerintah
untuk menaikan harga BBM, Namun
Pemerintah tidak menggunakan hal
itu.
Sebanarnya pangkal dari per-
soalan ini, sehingga terjadi lonjakan
kuota kemudian ada keinginan untuk
Antrian kendaraan di salah satu SPBU memotong subsidi atau menaikan
harga BBM, yang dibahas bersama
maksimal kemudian kuota tetap ter- Pemerintah berfungsi melakukan un- DPR. “Sekarang sudah terjadi lonjakan
lampaui. Hal itu kemudian akan bahas tuk melakukan pengawasan. Demiki- kuota maka mau tidak mau harus di-
bersama Komisi VII dengan Pemerin- an juga kendaraan perkebunan. Kalau penuhi, jika tidak akan terjadi kelang-
tah, “Ayo kita duduk, kita bahas ber- sudah ada pengawasan dan memang kaan BBM di beberapa wilayah. Mau
sama, jangan belum kerja apa-apa terjadi kuota tersebut tidak dapat tidak mau kebutuhan kuota harus di-
dan tidak adanya upaya kemudian mencukupi kebutuhan masyarakat penuhi namun pembayarannya harus
| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
