Page 21 - MAJALAH 92

PENGAWASAN

foto:internet/e-ktp.com foto:internet/satelit9.co

tahu-tahu Inafis sudah jadi berita,” Ia juga mamaparkan sebenarnya penyimpangan dalam proyek Inafis.
jelasnya. Karena, dia merasa kebijakan Januari 2009 Direktorat Lalu Lintas “Kita ada audit dari BPK dan juga dari
kartu Inafis hanya akan memberat- Mabes Polri pernah meluncurkan SIM auditor independen,” paparnya. Se-
kan masyarakat. Kalau toh ada upaya elektronik yang didukung chip yang suai perintah Kapolri menurutnya pro-
mendata sidik jari kenapa harus mem- dapat menampung cukup banyak gram ini untuk sementara dihentikan
buat kartu baru. data termasuk sidik jari. Tanpa ala- sambil malakukan beberapa evaluasi.
Pilihannya bisa mengintegrasikan san yang jelas program ini tiba-tiba Baginya pendataan lewat kartu Inafis
data yang diperlukan pihak kepolisian menghilang kemudian muncul gaga- sangat mendukung kinerja Polri. Agar
pada SIM (Surat Izin Mengemudi). san Inafis. Baginya ini seakan ada upa- tidak memberatkan publik sedang
Kemungkinan lain pada program Ke- ya bagi-bagi proyek antar direktorat dipertimbangkan untuk meniadakan
menterian Dalam Negeri yang juga di kepolisian, tanpa memikirkan rak- pungutan sebesar 35ribu rupiah.
sedang digalakkan yaitu eKTP atau yat akan direpotkan dengan kebijakan
ePaspor. Wakil rakyat dari dapil Sumut tersebut. PNBP adalah APBN
ini mengingatkan uang sebesar 35ribu “Petinggi kepolisian dalam me- Pada bagian lain anggota Komisi III
untuk orang di kota mungkin tidak luncurkan proyek agar memikirkan DPR Yahdil Abdi Harahap mengkritisi
banyak, tetapi masyarakat pedesaan matang-matang jangan hanya me- pernyataan Mabes Polri yang menye-
masih menganggap nilai rupiah se- mikirkan komisi,” tandas Neta. Ia juga but proyek pengadaan Inafis diambil
banyak itu memberatkan. menyebut proyek lain yang terindikasi dari Penerimaan Negara Bukan Pajak
“Aparat jangan membebani rakyat mengejar komisi, yaitu pengadaan (PNBP) bukan Anggaran Pendapatan
dengan pungutan-pungutan lagi. Co- mobil patroli 2500cc. Dengan kapa- dan Belanja Negara (APBN). “Saya kira
balah program-program negara itu sitas sebesar itu harusnya BBM yang itu persepsi yang salah dari kepoli-
harus saling terintegrasi, agar tidak digunakan adalah Pertamax plus teta- sian,” imbuhnya.
mubazir.”jelasnya. pi anggaran yang disediakan adalah Ia menekankan PNBP adalah
Premium 10 liter/hari. “Mobil bagus APBN. Lebih jauh dijelaskannya, ja-
Dugaan Penyimpangan itu akhirnya 3 bulan kemudian rusak, ngankan PNBP bahkan hutangpun
Ketua Presidium Indonesia Police patroli di wilayah rawan kriminal akhir- dalam pengaturannya tetap menjadi
Watch – IPW Neta Pane, menyam- nya tidak dapat dilakukan. Masyarakat bagian dari APBN. Pendapatan ke-
paikan beberapa catatan soal dugaan juga yang terkena imbasnya.” polisian seperti dari pembuatan SIM
penyimpangan dibalik lahirnya proyek “Mencermati ketidaktransparanan atau STNK termasuk ketegori PNPB.
Inafis. Ia menilai proyek yang meng- dibalik proyek Inafis, kami mende- “Memang pada akhirnya 70 per-
habiskan anggaran Rp 43, 2 tersebut sak BPK dan KPK segera melakukan sen dari pendapatan yang telah masuk
tidak transparan, walaupun diikuti oleh investigasi, jika ada indikasi korupsi ke-kas negara tersebut tetap dikem-
tidak kurang dari 29 perusahaan. “IPW KPK jangan sungkan-sungkan untuk balikan kepada kementerian dan lem-
mencatat Polri tidak mengumumkan membawa kasus proyek Inafis ini ke baga terkait. Permasalahan soal sudut
pemenang tender, yang disampaikan Pengadilan Tipikor,” demikian Neta. pandang ini lebih baik diselesaikan
hanya peserta lelang dengan kode Sementara itu Kepala Pusat Inafis dalam rapat kerja dengan Kapolri,”
376044. Siapa nama perusahaannya Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol. demikian Yahdil. (iky)
tidak disebutkan,” tandasnya. Bekti Suharsono membantah ada ***

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |