Page 17 - MAJALAH 92
P. 17
LAPORAN UT AMA
LAPORAN UTAMA
bil dari anggaran pendidikan ini. “Jadi sar kita, bahwasannya kita ingin UN Sehingga tidak ada anak bangsa
untuk diketahui bahwa untuk 2012 itu berjalan tanpa merugikan, tanpa Indonesia yang berada di suatu dae-
ada 300 Trilyun anggaran pendidikan, mengusik keadilan karena mutu seko- rah bersekolah di sekolah yang mu-
dan 35 Trilyun dipakai untuk DAU lah itu belum standar itu iya. Karena tunya rendah. Pemerintah harus cepat
yang terdiri dari gaji PNS di daerah itu kita coba atasi dengan formula melakukan perbaikan untuk membuat
yatu guru,”ujarnya. ini,” tandas Rully. keadilan bagi peserta didik atau murid
Menurut Rully, semestinya betul- Rully mengharapkan pemerin- di semua daerah dengan UN. Saat ini
nya DAU di daerah harusnya diambil tah memperhatikan sekolah-sekolah yang menjadi kendala adalah peme-
dari komponen lain bukan dari pen- yang berada di luar Jawa yang mu- rintah belum bisa melakukan inter-
didikan walaupun itu untuk gaji guru, tunya memang masih rendah karena vensi terhadap hasil pemetaan tadi.
itu harusnya diambil dari Penerimaan kekurangan guru dan sarana prasa- Harapan Rully dengan anggaran
Dalam Negeri (PDN) sesuai UU Nomor ranannya kurang sehingga mutu mu- UN yang cukup besar, penggunaan-
33 tentang Pemerintah Daerah. rid-muridnya rendah. “Bukan karena nya betul-betul efektif. Karena setiap
Tapi untuk menswitch dari ang- bodoh murid-murid itu tidak lulus, tahun penyelenggaraan UN selalu
garan pendidikan ke anggaran PDN, tapi karena memang dia tidak punya digugat, walaupun saat ini gugatan-
Lanjutnya, pemerintah tidak punya sekolah yang baik di daerahnya. Itu nya semakin berkurang.
sekaligus kemampuan dana untuk yang tidak adil,” ujar lulusan ITB Ban- Rully juga mengharapkan peme-
itu. Akibatnya kita tidak punya sisa dung tersebut. rintah memberikan penekanan pada
anggaran yang cukup untuk ang- Rully menegaskan bahwa saat ini sisi pengawasan. Pengawasan mulai
foto:doc.parle/iwan armanias
Pelaksanaan UN di sebuah sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN)
garan pusat dalam hal ini untuk lebih masih dibutuhkan UN, agar peme- dari soal dibuat, dicetak dan didis-
banyak melakukan program-program rintah tahu dengan pemetaan hasil tribusikan. Pelaksanaannya beker-
yang sifatnya intervensi-intervensi UN dapat diketahui sekolah-sekolah jasama dengan perguruan-perguruan
yang sifatnya emergency. Karena ba- mana yang perlu dibantu. Komisi X tinggi di daerah dan tidak memberi-
nyak permasalahan-permasalahnan DPR RI telah meminta pemerintah kan peluang sedikitpun baik pada
dan guru di daerah yang mutunya untuk cepat memberikan intervensi pimpinan di daerah-daerah, pada
dibawah standar itu harus diperhati- bantuan yang lebih besar bagi seko- sekolah-sekolah, maupun joky-joky
kan lebih daripada sekarang. lah-sekolah yang kekurangan guru untuk melakukan kecurangan pada
“Ini yang menjadi persoalan be- dan sarana prasarana. anak didik. (sc/si)
1
1 | PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 || PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 |
