Page 18 - MAJALAH 92

SUMBANG SARAN

MENYOROTI UJIAN NASIONAL

TAHUN PELAJARAN 2011/2012

jian Nasional (UN) merupakan melaksanakan UN dengan tiga syarat.
salah satu kegiatan evaluasi Pertama, harus melakukan perbai-
Utingkat nasional yang dilak- kan sarana dan prasarana pendidikan
sanakan secara serentak di seluruh serta meningkatkan kualitas guru ter-
nusantara pada jenjang pendidikan lebih dahulu. Kedua, harus membuat
dasar dan menengah. UN sebagai skema respon terhadap siswa yang
evaluasi tahap akhir formal harus di- gagal UN. Ketiga, melakukan perbai-
tempuh oleh siswa didik untuk me- kan sistem pendidikan dasar secara
nentukan kelulusan guna melanjut- umum.
kan ke jenjang pendidikan yang lebih Selain masalah tersebut kriteria
tinggi. UN bertujuan menilai penca- kelulusan dan pelaksanaan UN ma-
paian kompentensi lulusan secara na- sih menjadi polemik di masyarakat. Faridah Alawiyah,
Peneliti Bidang Studi Pendidikan Setjen DPR RI
sional pada mata pelajaran tertentu UN masih menggunakan naskah yang
dalam kelompok mata pelajaran ilmu sama secara nasional, artinya kemam-
pengetahuan dan teknologi. Hasil puan peserta didik di seluruh nusanta- menjamin kualitas dan keberhasilan
UN juga digunakan sebagai bahan ra diukur dengan standar yang sama. manusia.
evaluasi pendidikan dan acuan dalam Sementara tingkat keragaman siswa
menyeleksi calon peserta didik yang serta daya dukung sarana/prasarana B. DPR-RI dalam Mengawal
baru. setiap daerah dan sekolah sangat ber- Kebijakan Ujian Nasional
Dalam pelaksanaannya penye- variasi. Pada tahun 2011 Komisi X DPR-RI
lenggaraan UN selalu mengundang Masalah lain muncul ketika UN yang membidangi pendidikan telah
kontroversi, disatu sisi UN menimbul- dikatakan sebagai salah satu, dan membentuk Panja UN yang meng-
kan berbagai permasalahan mulai dari bukan satu–satunya alat untuk me- hasilkan formula baru kelulusan
berbagai isu kebocoran, kecurangan, nyatakan lulus/tidak lulusnya siswa. peserta didik. Penetapan dan pember-
serta ketidakadilan terhadap peserta Namun pada kenyataannya, putusan lakuan formula baru ini dimaksudkan
didik dan sekolah, sementara disisi akhir tentang kelulusan siswa adalah agar UN tidak bersifat memveto kelu-
lain UN justru memacu sekolah me- merujuk kepada perolehan nilai mata lusan siswa, tetapi juga dengan mem-
ningkatkan mutu, mendorong siswa, pelajaran tertentu. Kondisi yang tidak pertimbangkan komponen proses dan
guru, kepala sekolah, dan Dinas Pen- konsisten seperti ini masih menjadi hasil penilaian guru serta mengem-
didikan di daerah untuk bekerja keras perdebatan di kalangan masyarakat bangkan suasana yang lebih kondusif
memperbaiki kualitas dalam rangka dan para praktisi di sekolah. Bila be- bagi peserta didik dalam mengha-
menumbuhkan kepercayaan terhadap gitu, UN telah mengabaikan proses dapi ujian serta terwujudnya hasil UN
masyarakat dan meningkatkan mutu pendidikan dan materi ajaran yang di- yang kredibel dan objektif. Formula
pendidikan. berikan selama peserta didik mengi- UN tersebut adalah dengan memberi
kuti kegiatan belajar di sekolah. pembobotan 40% untuk nilai seko-
A. Dilema Ujian Nasional Dari sisi materi, mata pelajaran lah/madrasah dan 60% untuk nilai
Dalam beberapa tahun terakhir yang diujikan yakni kelompok Ilmu UN. Adapun nilai sekolah/madrasah
pelaksanaan UN menghadapi bebe- Pengetahuan dan Teknologi diang- diperoleh dari gabungan antara ni-
rapa kendala. Misalnya saja pada ta- gap tidak mewakili kompetensi siswa lai ujian sekolah/madrasah dan nilai
hun 2010 adanya Putusan Mahkamah secara menyeluruh. Hal ini mengindi- rata-rata rapor dengan pembobotan
Agung (MA) atas perkara pelaksanaan kasikan bahwa Pelaksanaan UN dan 60% untuk nilai ujian sekolah/ma-
UN. Berdasarkan putusan tersebut, MA materi yang diujikan, tampak tidak drasah dan 40% untuk nilai rata-rata
melarang Pemerintah melaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi dan rapor. Dengan demikian kriteria ke-
UN karena dinilai cacat hukum. Se- perundangan menyangkut pendidi- lulusan peserta didik dari satuan
bagai konsekuensinya pelaksanakan kan nasional, karena hanya memerha- pendidikan yang ditetapkan adalah
UN 2010 dapat dikatakan ilegal. tikan kecerdasan intelektual saja. Ke- menyelesaikan seluruh program pem-
MA memperbolehkan Kemendiknas mampuan intelektual saja jelas tidak belajaran, memperoleh nilai minimal

| PARLEMENTARIA | Edisi 92 TH. XLII, 2012 | 1