Page 35 - MAJALAH 131

tif RUU Minol ini, karena dengan tegas ANAK-ANAK BANYAK Berbeda dengan Indonesia, mesti mi-
akan memberikan perlindungan dari nol masuk barang yang terkena cukai,
bahaya Miras khususnya bagi anak- TERJERUMUS KE MIRAS mereka masih dapat berpromosi dan
anak. Mengingat dalam kajian GeNAM SELAMA INI KARENA beriklan. “Ini semua (aturan) ditabrak,
kerjasama dengan Pusat Kajian Krimi- MIRAS MEMANG DEKAT ini kriminal juga,” katanya.
nolog UI, di berbagai Lapas di Indonesia Ia berpandangan jika cukai dilekatkan
sebanyak 39 persen anak-anak melaku- DENGAN MEREKA. DI MANA terhadap barang ‘bermasalah’, sehingga
kan kejahatan akibat pengaruh Miras. MIRAS DIJUAL BEBAS negara mengingatkan masyarakat untuk
“Bahkan di Cipinang Jakarta sampai 70 tidak mengkonsumsinya. Meski minol
persen akibat Miras,” tambahnya. DAN SEMBARANG TEMPAT merupakan barang legal, namun tidak
Dengan RUU Minol ini lanjut Fahira, TERMASUK SUPERMARKET. berarti bagus buat kesehatan. Makanya,
maka RUU ini mempersempit ruang ge- negara hadir untuk kemudian membuat
rak produsen, distributor, dan konsumen APALAGI DENGAN SANKSI regulasi dengan melakukan pengetatan
Miras. “Anak-anak banyak terjerumus ke PENJARA ANTARA 2 – 15 peredaran minol.
Miras selama ini karena Miras memang “Tapi jangan sampai RUU ini disah-
dekat dengan mereka. Di mana Miras di- TAHUN, DAN DENDA RP 10 JUTA kan kemudian hanya jadi macan kertas,
jual bebas dan sembarang tempat terma- SAMPAI RP 1 MILIAR. sehingga tidak bisa mengeksekusi. Jadi
jangan terlalu happy dengan RUU ini.
Kalau saya sebagai muslim saya setuju
dengan larangan itu, tapi apakah negara
sudah siap untuk semua,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Ketua Badan
Pengurus Institute for Criminal Justice
Reform (ICJR) Anggara Suwahju RUU La-
rangan Minol mesti mempertimbangkan
terkait dengan pemidanaan. Menurut-
nya dengan adanya aturan pemidanaan
dalam RUU tersebut, setidaknya dapat
bakal menambah over kapasitas Lem-
baga Pemasyarakatan (Lapas).
Tak hanya itu, dengan mudahnya
memenjarakan orang, negara makin
terbebani dengan anggaran. Ia me-
nyarankan, Pansus dalam menyusun
RUU terkait aturan pemidanaan mesti
Ketua Pansus RUU Minol Arwani Thomafi dalam acara Forum Legislasi menghitung cost benefit bagi negara.
suk supermarket. Apalagi dengan sanksi Jakarta itu berpandangan aspek fungsi Ia berpandangan biaya kesehatan bagi
penjara antara 2 – 15 tahun, dan denda pengawasan dalam RUU tersebut mesti narapidana di Lapas amatlah kecil.
Rp 10 juta sampai Rp 1 miliar. “Jadi, RUU diperkuat. Pasalnya peredaran minol “Kalau mau melarang harus dihi-
Minol ini makin menjauhkan Miras dari tak lagi berada di mini market, namun tung cost benefit-nya dalam proses
anak-anak, sama halnya aturan yang ber- juga di warung-warung di tengah ma- penegakan hukum. Jangan sampai bikin
laku di luar negeri,” jelasnya. syarakat. Meski masih terdapat beragam UU tanpa memikirkan cost benefit nya,”
Selain itu, ia juga menyoroti soal kekurangan, setidaknya Fahira menilai ujarnya.
pembatasan minol melalui RUU terse- RUU tersebut sudah dapat menjawab Lebih lanjut Anggara berpanda-
but. Aspek kajian melalui RUU Larangan kepentingan pariwisata. Terlebih, be- ngan ketika pemerintah dan DPR
Minol mesti menjadi media pemerin- berapa persen dari cukai minol menu- meng inginkan kodifikasi aturan dalam
tah dalam melakukan edukasi terhadap rut draf RUU tersebut mengamanatkan RKUHP, semestinya aturan pemidanaan
masyarakat. Menurutnya, ketika RUU diperuntukan sosialisasi bahaya minol. tidak lagi dibuat dalam RUU. Ia berharap
tersebut sudah menjadi UU nantinya Sementara itu, Ketua Harian YLKI antar lintas komisi dalam konteks pemi-
dapat mendorong simpul-simpul ma- Tulus Abadi menyorot dari aspek cukai. danaan mesti satu persepsi. “Jangan
syarakat perduli terhadap bahaya minol. Ia berpandangan terhadap barang yang sampai RUU ini beda semangat, Komisi
“Pengawasan kita sudah sangat lemah,” terkena cukai mestinya tidak dapat di- III semangatnya lex spesialis, komisi
ujarnya. jual bebas. Sebaliknya, miras hanya lainnya beda,” pungkasnya. (NT) FOTO: AN-
Fahira yang juga senator asal DKI dijual bagi mereka kalangan tertentu. DRI/PARLE/IW

EDISI 131 TH. XLV, 2015 35