Page 33 - MAJALAH 131
P. 33

tercapai. Akibatnya, tax ratio terhadap   SIMULASI PERHITUNGAN
            capai 12 persen. Angka ini jauh di bawah  TAX RATIO
            PDB tahun ini diperkirakan tidak men-
            target APBN-P 2015 yang 12,53 persen.
            Tax ratio tahun ini pun tidak lagi realis-  PDB Harga Berlaku s.d. Triwulan III 2015  Rp8.574,2 triliun
            tis.                                PDB Harga Konstan 2010 s.d. Triwulan III 2015   Rp6,708,1 triliun
               Direktur Eksekutif Center for Indo-  Penerimaan Perpajakan s.d. Triwulan III 2015  Rp800,9 triliun
            nesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus   Tax Ratio Triwulan III Berdasarkan PDB Harga Berlaku 9,34%
            Prastowo, memperkirakan shortfall pa-  Tax Ratio Triwulan III Berdasarkan PDB Harga Konstan 11,90%
            jak tahun ini bisa mencapai Rp 240 tri-
            liun, dua kali lipat dari proyeksi peme-  Sumber: BPS DAN DITJEN PERBENDAHARAAN, DIOLAH
            rintah. Artinya penerimaan pajak tahun                               rendah dibandingkan tingkat kepatuh-
            ini hanya mencapai 80 persen. Dengan   DUA SASARAN PENTING YANG      an 2014 yang mencapai 59,88 persen.
            memperhitungkan realisasi penerimaan   PERLU DICAPAI PEMERINTAH YAKNI   Namun angka pada tahun 2014 sudah
            pajak tanpa memasukkan bea dan cukai   MENJADIKAN WAJIB PAJAK YANG   sampai dengan bulan Desember. Se-
            yang sebesar 80 persen dan pertumbuh-                                hingga, masih ada peluang pada akhir
            an ekonomi 4,7 persen, tax ratio tahun   MASIH DI LUAR UNTUK MASUK   tahun 2015 untuk meningkatkan tax
            ini diperkirakan hanya 9,6 persen. Jika   KE DALAM SISTEM PERPAJAKAN,   compliance.
            memperhitungkan keseluruhan perpa-  DAN KEMUDIAN MENINGKATKAN          Di sisi lain,  tingkat kepatuhan wa-
            jakan, bisa 90 persen dari target, jadi tax                          jib  pajak  badan per 10 September 2015
            ratio mencapai 10,6 persen.        COMPLIANCE (KEPATUHAN) WAJIB      baru mencapai 49,74 persen. Walaupun
                                                PAJAK YANG SUDAH BERADA DI       masih tergolong minim, capaian ini le-
            RENDAHNYA TAX COVERAGE               DALAM SISTEM PERPAJAKAN.        bih tinggi dari tahun 2014, sebesar 47,34
            RATIO DAN TAX COMPLIANCE                                             persen. Kenaikan tersebut disebabkan
               Tax coverage ratio merupakan per-                                 banyak wajib pajak badan yang mulai
            bandingan antara realisasi pajak yang                               memanfaatkan  fasilitas  penghapusan
            berhasil dipungut dibandingkan de ngan                              sanksi administrasi  sebagaimana dia-
            potensi pajak yang sebenarnya ada di                                tur dalam Peraturan Menteri Keuangan
            dalam perekonomian. Tax ratio yang                                  (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015.
            rendah bukan berarti potensi pajak kecil                              Dari berbagai data yang menunjuk-
            karena Indonesia memiliki potensi per-                              kan kinerja realisasi penerimaan per-
            ekonomian besar. Yang kecil adalah ke-                              pajakan yang masih rendah, maka perlu
            terbatasan pada kemampuan menggali                                  dilakukan kebijakan terobosan baik
            potensi pajak itu sendiri atau tax cover-                           intensifikasi maupun ekstensifikasi de-
            age yang rendah. Keterbatasan menggali                              ngan extra effort mengingat paket ke-
            potensi pajak membuat tax ratio pajak                               bijakan ekonomi saat ini lebih memberi
            berkisar pada angka 11 persen.                                     www.kemenkeu.go.id  kelonggaran di bidang perpajakan. Pe-
               Berdasarkan LAKIP Kementerian                                    nguatan, pembenahan dan penambahan
            Keuangan 2014 diketahui bahwa dari                                  sumber daya manusia serta penguatan
            sekitar 45 juta orang yang berpotensi                               kelembagaan otoritas perpajakan harus
            sebagai Wajib Pajak, hanya 26,91 juta   pai Pemerintah yakni menjadikan wajib   segera dilakukan. Bahwa untuk mening-
            yang terdaftar sebagai Wajib Pajak.   pajak yang masih di luar untuk masuk ke   katkan kepatuhan Wajib Pajak dalam
            Dari angka tersebut, WP Terdaftar wa-  dalam sistem perpajakan, dan kemudian   memenuhi kewajiban perpajakannya,
            jib SPT sekitar 18,35 juta WP dan yang   meningkatkan compliance (kepatuhan)   maka optimalisasi kualitas pelayanan
            menyampaikan SPT hanya 10,8 juta WP.   wajib pajak yang sudah berada di dalam   harus ditingkatkan oleh aparat pa-
            Dari 10,8  juta WP yang menyampaikan   sistem perpajakan.           jak. Tentu kepatuhan yang diharapkan
            SPT , setidaknya hanya 900 ribu orang   Dirilis dari data Ditjen Pajak, per 10   adalah kepatuhan secara sukarela  atau
            yang membayar pajak sesuai kategori   September 2015, tingkat kepatuhan wa-  voluntary compliance.
            wajib pajak orang pribadi non-karyawan.   jib (tax compliance) pajak per orang baru
            Salah satu penyebab rendahnya tax co-  mencapai 56,36 persen. Angka tersebut   Ditulis oleh: Martiasih Nursanti (Analis pada
            verage adalah minimnya jumlah pegawai   diperoleh dari jumlah pelaporan SPT   Sub Bagian Analisa Pendapatan Negara dan
            pajak jika dibandingkan dengan jumlah   wajib pajak orang pribadi, dibandingkan   Pembiayaan Anggaran)
            penduduk dan luas wilayah Indonesia.  dengan jumlah orang pribadi yang me-  Disunting oleh; sf (Tim Parlementaria)
               Dua sasaran penting yang perlu dica-  miliki NPWP. Angka tersebut jauh lebih



                                                                                          EDISI 131 TH. XLV, 2015  33
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38