Page 29 - MAJALAH 131
P. 29

ANTISIPASI KONFLIK
               Terkait dengan adanya kekhawatiran
            potensi  konflik yang timbul saat pilkada
            serentak, dalam pantauan Komisi II DPR
            ke Provinsi Kalimantan Tengah yang
            dipimpin Ahmad Riza Patria terungkap
            beberapa pihak mensinyalir bahwa
            Pilkada Gubernur di Kalimantan Te ngah
            terindikasi terjadi konflik horizontal.
            Namun, Kepala kepolisian Daerah Ka-
            limantan Tengah menegaskan bahwa
            potensi konflik tersebut berada dalam
            pengawasan mereka sehingga dapat di-
            pastikan tidak akan menimbulkan kon-
            flik yang serius.
               Antisipasi terhadap konflik memang
            patut terus dilakukan antara lain de-
            ngan cara melakukan Bimbingan Tek-
            nis/Supervisi kepada KPU Kab/Kota,
            PPK, PPS dan KPPS sesuai dengan PKPU   Simulasi pengamanan Pilkada Serentak
            Nomor 10 Tahun 2015,melakukan rapat                                 bahwa Pilkada Serentak 2015 merupakan
            koordinasi dengan Bawaslu/Panwas,                                   program nasional dan pilkada serentak
            melibatkan partisipasi masyarakat (ke-                              yang pertama di Indonesia yang harus
            lompok disabilitas, kelompok marjinal,                              disukseskan bersama. “Dengan adanya
            pemilih pemula, tokoh agama/adat/                                   informasi yang kami terima ini, kita
            masyarakat/perempuan), melakukan                                    akan melakukan evaluasi dan kordinasi
            pengawasan internal terhadap penye-                                 kembali dengan Mendagri bahkan kalau
            lenggara pemilihan secara berjenjang,                               perlu kita melakukan kunjungan spesi-
            melakukan penyelesaian berbagai per-                                fik untuk melihat sejauh mana kesiapan
            masalahan secara internal sesuai de-                                pemerintah daerah Provinsi/Kabupa-
            ngan tingkatan dengan mengacu kepa-                                 ten/Kota dalam pelaksanaan pilkada
            da PKPU Nomor 25 Tahun 2013 Tentang                                 ini,” terang Azikin.
            Penyelesaian Pelanggaran Administrasi                                 Dengan melakukan berbagai upaya
            Pemilihan Umum, melakukan koordina-                                 pencegahan terhadap potensi terjadinya
            si dengan Pihak Bawaslu/Panwas Kab/                                 konflik dalam pilkada serentak tersebut
            Kota, Kepolisian dan pemangku kepen-                                secara sistematis semoga penyelengga-
            tingan serta melakukan pemetaan po-                                 raan pilkada serentak dapat berlangsung
            tensi konflik.                    Anggota Komisi II Azikin Solthanjadi  dengan tertib, aman dan lancar.
               Sementara Anggota Komisi II Azikin                                 Hal terpenting lainnya terkait dengan
            Solthanjadi dari Fraksi Partai Gerindra   pilkadanya,” ungkap Azikin.  pelaksanaan pilkada serentak adalah
            menyampaikan bahwa Komis II akan    “Ini kan sudah disepakati antara   bahwa pelaksanaan pilkada serentak
            melakukan evaluasi terhadap semua   Komisi II dengan Mendagri bahkan per-  merupakan  momentum  demokrasi
            Kabupaten/Kota yang melaksanakan   temuan antara Mendagri, Kapolri, dan   milik dan untuk kepentingan rakyat
            Pilkada Serentak.                 Kejaksaan terkait dengan suksesi Pilka-  karena nya harus sesuai dengan ber-
               “Informasi yang kami dapatkan bah-  da Serentak ini sudah dilakukan. Dan   bagai aturan dan norma yang berlaku
            wa masih ada daerah yang belum men-  Mendagri sudah berjanji akan menyiap-  di negeri ini. Berbagai permasalahan
            cairkan dana pilkadanya. Hal ini sangat   kan dana untuk pelaksanaan kegiatan   dan pelanggaran yang timbul dari pe-
            berbahaya bagi suksesnya pelaksanaan   pilkada ini. Ini sudah ditindaklanjuti oleh   nyelenggaraan pilkada serentak harus
            pilkada, oleh sebab itu Komisi II akan   Mendagri kepada semua Gubernur, Bu-  diselesaikan sesuai dengan kaidah hu-
            melakukan kordinasi dengan Menteri   pati, dan Walikota terhadap pelaksanaan   kum yang berlaku, sehingga momentum
            Dalam Negeri agar memberikan  te-  kesiapan pilkada diseluruh Indonesia,”   demokrasi ini dapat terjaga. (SKR) FOTO:
            guran keras terhadap Kabupaten/Kota   ungkapnya.                    RIZKA, IST/PARLE/IW
            yang betul-betul tidak mencairkan dana   Politisi Partai Gerindra ini tegaskan



                                                                                          EDISI 131 TH. XLV, 2015  29
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34