Page 24 - MAJALAH 131

Pengawasan

TARIK ULUR

NASIB PMN

Komisi VI DPR RI begitu panjang dan lelah membahas
Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk sejumlah BUMN.
Badan Anggaran (Banggar) DPR juga mendebat panjang
peruntukan PMN. Walau sudah disetujui di tingkat komisi
dan Banggar, nasib PMN akhirnya tertunda setelah terjadi
tarik ulur pembahasan pada Rapat Paripurna DPR akhir
Oktober lalu.

MN tidak masuk dalam agenda DPR menekan pemerintah agar mengu- dalam RAPBN 2016, kecuali F-Gerindra
RAPBN 2016. Paripurna memu- tamakan anggaran desa dan kebutuhan yang tak menyetujui. Ada catatan kritis
tuskan baru akan membahasnya mendesak lainnya. dari Banggar DPR kepada pemerintah.
Ppada RAPBN-P 2016. PMN telah Presiden Joko Widodo sudah me- Catatan kritis pertama, PMN harus
menyita energi politik di dua lembaga, ngundang Pimpinan DPR ke istana awal memberi keuntungan signifikan bagi
legislatif dan eksekutif. Ada dua keingi- November lalu untuk melobi para wakil negara. Selain sebagai agen pemba-
nan yang berseberangan. Di satu sisi, rakyat agar seirama dalam menentukan ngunan, BUMN harus mampu mengge-
Pemerintah ingin segera menjalan kan nasib PMN. Wakil Ketua Banggar DPR rakkan ekonomi nasional. Catatan kritis
program pembangunan lewat suntik- Jazilul Fawaid mengungkapkan, Banggar kedua, selama ini PMN belum memberi
an PMN ke sejumlah BUMN. Di lain sisi, sudah menyetujui alokasi anggaran PMN dampak kesejahteraan bagi masyara-
kat. “Ada sekitar Rp 40 triliun lebih PMN
yang diajukan dalam RAPBN 2016. Tapi,
dividennya turun hanya Rp 31 trilun. Ini
artinya target memberi dividen kepada
negara tidak terbukti,” kata Jazil.
Menggeser pembahasan PMN ke
RAPBN-P 2016 merupakan jalan tengah
yang dicapai saat paripurna lalu. Peme-
rintah diminta mengevaluasi kucuran
PMN 2015 yang daya serapnya masih
rendah. Hasil audit BPK atas PMN 2015
pada tengah semester nanti, juga akan
menjadi rujukan DPR untuk menentukan
kembali nasib PMN kloter kedua tahun
anggaran 2016.
Menurut Jazil, anggaran PMN sebaik-
nya tidak dikucurkan ke banyak BUMN.
Cukup ke BUMN pilihan saja, tapi de-
ngan PMN yang besar dan memadai.
Harapannya, BUMN tersebut bisa tum-
buh besar menjadi perusahaan negara
yang mampu bersaing di tingkat ASIA.
Selama ini PMN yang diberikan, kata
Jazil, diecer ke sejumlah BUMN dengan
anggaran yang minim. Ada BUMN yang
menerima Rp 500 miliar, ada pula yang
menerima Rp 200 miliar.
Ia khawatir, suntikan PMN yang kecil
Wakil Ketua Banggar DPR Jazilul Fawaid
itu tak menyehatkan BUMN. Sebaliknya

24 EDISI 131 TH. XLV, 2015