Page 19 - MAJALAH 131

MAKNA KEHADIRAN ALUN-ALUN BAGI kepada publik.
MASYARAKAT SEMAKIN BERGESER APALAGI “Alun-alun demokrasi itu baik tidak masalah, tetapi yang
KETIKA TERPAAN KOMERSIALISASI MENDERA baik belum tentu disikapi oleh masyarakat dengan baik pula.
Jadi yang paling penting asas transparansi, good governance
BANGSA INI. ALUN-ALUN YANG SEHARUSNYA ada disana, itu yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Saya
betul-betul sangat sedih apapun yang dilakukan DPR selalu di-
MENJADI RUANG PUBLIK DAN DISEJUMLAH anggap negatif. Itu menunjukkan ada persoalan di dalam, itu
WILAYAH BERADA DI LOKASI STRATEGIS menurut saya,” papar mantan wartawan ini.
Kehadiran alun-alun demokrasi ini menurut Taufiqulhadi
MENJADI INCARAN PENGUSAHA. bukan bagian dari upaya melarang masyarakat untuk berunjuk
rasa atau berorasi di tempat terbuka lainnya. Gagasan ini tegas
Pada era perjuangan menumpas penjajahan alun-alun sering Imam merupakan bagian dari perjalanan demokrasi bangsa
digunakan para tokoh bangsa seperti Bung Karno untuk yang terus bergerak dinamis sejak era reformasi dikuman-
menggelorakan semangat juang rakyat agar jangan menyerah dangkan. Dengan keberadaan alun-alun ini setiap orang atau
pada penjajah.
Kondisi itu pelan tapi pasti berubah seiring perubahan
rezim serta tatanan ideologi dan pemerintahan yang mengi-
ringinya. Makna kehadiran alun-alun bagi masyarakat sema-
kin bergeser apalagi ketika terpaan komersialisasi mendera
bangsa ini. Alun-alun yang seharusnya menjadi ruang publik
dan disejumlah wilayah berada di lokasi strategis menjadi in-
caran pengusaha. Pelan tapi pasti area itu berubah menjadi
kawasan bisnis.
“Alun-alun yang telah menempatkan masyarakat di jalur
yang benar sebagai makhluk sosial, pelan-pelan terkikis. Pub-
lik akhirnya juga larut dalam budaya konsumerisme, peran so-
sial mereka ditengah masyarakat semakin pudar,” papar poli-
tisi dari daerah pemilihan Jateng III ini. Ia kemudian mengajak
semua pihak belajar pada ketegasan pemerintah di Inggris
yang berhasil mempertahankan ruang publik sehingga taman
kerajaan dengan luas mencapai 350 hektar berhasil diperta- Anggota Komisi III DPR Taufiqulhadi
hankan. Mereka juga berhasil merawat budaya dan interaksi sekelompok masyarakat yang datang ingin me nyampaikan as-
masyarakat di dalam taman yang pada hakekatnya berfungsi pirasinya, akan difasilitasi tempat dan akan ada petugas yang
sebagai alun-alun tersebut. mendokumentasikan aspirasi tersebut. Seharusnya lanjut dia
anggota DPR-pun dapat menerima langsung masyarakat yang
PANGGUNG ASPIRASI sedang menyampaikan aspirasinya.
Membaca kondisi ini DPR mengusung ide untuk menyiap- “Jadi kalau mereka ingin pidato menyampaikan aspirasi
kan kawasan bagi masyarakat untuk berinteraksi, menyam- cukup di ruang yang namanya alun-alun demokrasi. Rakyat
paikan ide, gagaran dan fikiran tentang bangsa. Hutan kota itu sudah puas jika terfasilitasi penyampaian aspirasinya dan
yang ada disekitar komplek parlemen Senayan dapat disulap didengarkan oleh DPR dan pemerintah. Anggota DPR pun ha-
menjadi taman bagi masyarakat untuk menyampaikan as- rus bersedia untuk datang ke alun-alun Demokrasi, ketika se-
pirasi yang disebut dengan alun-alun demokrasi. Selama ini dang ada penyampaian aspirasi dari masyarakat. Ini juga akan
masyarakat tidak memiliki ruang khusus untuk berorasi be- menjadi wadah komunikasi antara anggota DPR dan masyara-
bas, berunjuk rasa sehingga kegiatan itu akhirnya digelar di kat,” kata politisi PDIP ini.
ruang-ruang publik yang kemudian mengganggu ketertiban Hal ini seharusnya bukan hanya menjadi inisiatif DPR, teta-
dan merusak fasilitas umum. pi dapat dibangun di berbagai daerah. Sehingga ada proses
Bagi anggota Komisi III dari Fraksi Nasdem Taufiqulhadi dialog yang intens di tengah masyarakat. Dosen Universitas
rencana pembangunan alun-alun demokrasi di Gedung DPR Garut Soviyan Munawar menyebut alun-alun demokrasi se-
adalah langkah positif yang patut didukung. Namun ia memi- bagai sebuah wahana, media, momentum melahirkan gagasan
mta seluruh langkah kerja disampaikan secara transparan dan dan merespon aspirasi rakyat dengan peran aktif dari pejabat
berkala kepada masyarakat. Menurutnya sesuatu yang positif dan lembaga perwakilan rakyat untuk mendengar, menggagas
kalau tidak dikomunikasikan dengan baik bukan tidak mung- dan menyatukan tekad dan menampilkan kinerja terbaik bagi
kin ditangggapi negatif. Dalam era transparansi seperti seka- pencapaian kedaulatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
rang ini setiap perencanaan perlu dijelaskan secara terbuka (AS/IKY) FOTO: IWAN ARMANIAS, JAKA/PARLE/IW

EDISI 131 TH. XLV, 2015 19