Page 28 - MAJALAH 131

Pengawasan

Komisi II DPR rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri
Wakil Walikota. buatan KTP terakhir tanggal 1 Maret ba- milih, sehingga tidak bermasalah dalam
Penyelenggaraan pilkada dalam kon- tas akhirnya,” tegas politisi Golkar ini. pembentukan DPS dan DPT,” kata Wakil
tek ke-Indonesiaan memang merupakan Ketua Komisi II Wahidin Halim seba-
masalah yang rumit sehingga tahapan PANTAUAN DPR gaimana laporan kunjungan spesifik
penyelenggaraan memerlukan keseriu- Guna memantau langsung persiapan Komisi II ke Provinsi Jambi.
san tersendiri terutama dalam upaya dan kesiapan penyelenggaraan Pilkada Permasalahan lain yang ditemukan
mendeteksi dini berbagai permasalahan serentak, Komisi II DPR dan para ang- adalah adanya laporan dari Bawaslu
yang mungkin timbul saat pelaksanaan. gota Komisi II DPR dengan meman- Provinsi Jambi mengungkapkan per-
Belum lagi sejumlah persoalan yang faatkan Masa Reses Masa Persidangan masalahan dengan Permendagri No.
timbul karena latar belakang politis I Tahun Sidang 2015-2016 telah terjun 51 Tahun 2015 yang telah menghapus
seperti mutasi sejumlah pejabat dae- langsung ke beberapa daerah. Sejumlah beberapa hal sehingga panwas Kota/
rah yang terjadi di beberapa daerah. permasalahan diantaranya soal angga- Kabupaten panwascam agak kerepotan
Terhadap permasalahan tersebut, ran untuk logistik seperti kotak suara, anggarannya.
Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kama- bilik suara, dan kesiapan data untuk Sementara dari hasil pantauan
rul Zaman menegaskan agar daerah ja- daftar pemilih tetap (DPT) menjadi per- Komisi II ke Provinsi Sumatera Utara
ngan melakukan mutasi pejabat guna hatian utama dalam upaya pengawasan yang dipimpin Lukman Edy terungkap
memenangkan calon tertentu. kesiapan pelaksanaan pilkada serentak bahwa MoU Sentra Gakkumdu untuk
“Jangan coba-coba melakukan atau tersebut. Pilkada belum dapat dibentuk menung-
memutasi pejabat karena ini berpe- Dari hasil pantauan Komisi II DPR, gu perubahan MoU yang dilakukan Ba-
ngaruh terhadap calon-calon tertentu. masih ditemukan sejumlah permasala- waslu RI, POLRI dan Kejaksaan Agung
Jangan coba-coba aparatur sipil negara han di beberapa daerah diantaranya: di RI. Meskipun demikian, Panwas Kabu-
untuk memenangkan calon tertentu,” Provinsi Jambi ditemukan adanya per- paten/ Kota telah melakukan kordinasi
kata Rambe Kamarul Zaman. bedaan Data Agregat Kependudukan dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam
Rambe juga meminta agar KPU dan dengan DPT pilpres 2014, dan terjadi rangka pembentukan Sentra Gakkumdu
Bawaslu untuk lebih ketat mengawasi pengurangan sejumlah 132.000 orang. Pilkada, namun untuk menuangkannya
adanya KTP ganda. “Jangan ada mobi- “Terkait hal tersebut di atas, Komisi dalam bentuk MoU itulah masih ter-
lisasi perpindahan masyarakat dan juga II mengharapkan KPU Prov Jambi untuk kendala dan menunggu perubahan MoU
permintaan KTP baru sebab untuk pem- berhati-hati dalam sinkronisasi data pe- ditingkat pusat.

28 EDISI 131 TH. XLV, 2015