Page 25 - MAJALAH 131

“PEMERINTAH DIBERI KESEMPATAN LAGI UNTUK BERPIKIR APA SIH PENTINGNYA PMN.
JANGAN SAMPAI DUGAANNYA PMN DIJADIKAN SAPI PERAHAN DAN JADI SUMBER KEGIATAN

POLITIK YANG TIDAK PERLU. PMN HARUS DIBERIKAN SECARA TERBATAS SAJA, TAPI JELAS
TUJUANNYA. KALAU INFRASTRUKTUR KASIH SAJA KE SATU BUMN INFRASTRUKTUR. PILIH
SALAH SATU, LALU DIBERIKAN KEKUATAN YANG LEBIH,” PAPAR JAZIL.

malah membebani negara saja. “Kalau
nanti disuntik tambah tidak sehat, itu
bukan tujuan PMN. Tujuannya, BUMN
yang disuntik makin kuat dan memberi-
kan sumbangan. Jangan menyuntik yang
sudah mau mati. Nanti obatnya hilang,
BUMN-nya mati. Inilah yang mencip-
takan keraguan,” kilah Jazil lagi.
Ditambahkan Anggota Komisi V DPR
itu, pemerintah harus lebih selektif
dalam mengucurkan PMN 2016. Yang
tentu harus dihindari, PMN jangan
menjadi sumber pendanaan politik dan
BUMN yang mendapat PMN tidak dija-
dikan sapi perahan penguasa.
“Pemerintah diberi kesempatan
lagi untuk berpikir apa sih pentingnya
PMN. Jangan sampai dugaannya PMN
dijadikan sapi perahan dan jadi sumber
kegiatan politik yang tidak perlu. PMN
harus diberikan secara terbatas saja, Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza Alex Noerdin
tapi jelas tujuannya. Kalau infrastruktur bila usulan PMN yang telah dibahas se- Ditambahkannya, Banggar meli-
kasih saja ke satu BUMN infrastruktur. cara maraton itu akhirnya ditunda oleh hat masih ada alokasi PMN yang lebih
Pilih salah satu, lalu diberikan kekuatan Paripurna hingga RAPBN-P 2016. “Tetapi priori tas dari yang sudah disetujui
yang lebih,” papar Jazil. patokan yang sudah diberikan Komisi Komisi VI. Seperti disampaikan Jazilul
Politisi dari dapil Jatim X itu, VI harus dijalankan dan tidak ada lagi Fawaid sebelumnya, PMN sebaiknya ti-
menjelaskan, kelak realisasi pencairan kriteria lain yang melenceng dari situ. dak diberikan terlalu banyak ke sejum-
PMN harus melalui pembahasan lagi di BUMN yang akan menerima PMN harus- lah BUMN. Cukup 5-7 BUMN saja, tapi
Komisi XI DPR. Dari Komisi XI kemudian lah BUMN yang mengedepankan infra- de ngan alokasi PMN yang signifikan.
dibicarakan di Banggar. Banggar sendiri, struktur, ketahanan energi, keta hanan “Tentu teman-teman di Banggar pu-
sambung Jazil, tak lagi membahas detail pangan, dan memperkuat UMKM,” ung- nya pertimbangan lain. Kalaupun terjadi
teknisnya. kap politisi Partai Golkar tersebut. perdebatan lagi, saya kira wajar-wajar
Sementara itu di tempat terpisah, Ketika sudah disetujui Komisi VI, usu- saja,” ujar Dodi lagi.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Dodi Reza lan PMN tersebut mestinya melenggang Komisi VI, sambung Dodi, tentu tak
Alex Noerdin mengatakan, Komisi VI mulus ke Banggar hingga Paripurna, ingin PMN diberikan tanpa selektivitas
sudah membahas usulan PMN dengan lantaran komposisi fraksi di Komisi VI, dan evaluasi yang ketat. BUMN yang
sangat transparan. Beberapa catatan Banggar, dan Paripurna sama. Adakah terus merugi dan makan uang negara,
penting dari Komisi VI, perlu dibentuk persoalan dengan komunikasi politik se- tak mungkin diberikan begitu saja. “Ka-
tim pengawas tersendiri atas penggu- lama ini? Menurut Dodi, tak ada persoa- lau kita suntik terus, nanti jadi BUMN
naan PMN. Asas transparansi harus di- lan dengan komunikasi politik. Banggar, yang malas. Kita juga tidak mau seperti
junjung tinggi. Dan tak ketinggalan ada kata Dodi, tak hanya mengurusi usulan itu. Harus diteliti satu per satu,” tandas
audit BPK yang harus diperhatikan se- anggaran dari Komisi VI. Banyak usulan politisi dari dapil Sumsel I tersebut. (MH)
bagai rujukan evaluasi. anggaran dari komisi lain yang juga per- FOTO: NAEFUROJI, JAKA/PARLE/IW
Komisi VI tak mempermasalahkan lu pembahasan.

EDISI 131 TH. XLV, 2015 25