Page 63 - MAJALAH 131

urat edaran Kapolri yang diteken landasan hukum, sehingga yang mem- Apakah SE ini mengekang kebebasan
Jenderal Badrodin Haiti pada 8 pidanakan malah bisa melanggar UU di berekspresi?
SOktober 2015 lalu itu bukan meru- atasnya. Ya bisa saja. Sepanjang memang
pakan produk hukum dalam tata perun- ekspresinya juga tidak bertentangan
dangan. Kapolri pun menyatakan bahwa SURAT EDARAN ITU MESTI dengan UU ITE, rasanya tidak masalah.
surat edaran ini sebatas untuk intern Tapi, kita memang juga tidak boleh ke-
Polri. DISELARASKAN TERLEBIH bablasan, ada rambu-rambunya, yakni
Untuk membahas hal ini, Reporter UU ITE. Cuma kalau berlandaskan UU
Sofyan dan Juru Foto Denus dari Par- DULU DENGAN ATURAN ini, pelaksanaannya belum rinci, se-
lementaria pun menemui Wakil Ketua PERUNDANG-UNDANGAN YANG hingga ada lompatan-lompatan. Maka
DPR RI Bidang Korinbang, Agus Her- dibuatlah pelaksana yang rinci.
manto (F-PD). Politisi asal dapil Jawa ADA DI INDONESIA. DALAM Sekarang memang kita tidak bisa ter-
Tengah ini pun membeberkan penilaian HAL INI, YAKNI DENGAN lalu bebas atau seenaknya dalam berek-
tentang surat edaran itu. Berikut kuti- spresi, seperti yang kemarin-kemarin.
pan wawancaranya; UNDANG-UNDANG INFORMASI Secara demokrasi, diakui ini memang
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, ada penurunan. Kalau dulu kan orang-
Bagaimana anda melihat surat eda- orang lebih antusias dan mudah me-
ran Kapolri ini? (UU ITE) ATAUPUN UU POLRI. lemparkan kritik. Kalau sekarang ada
Surat edaran Kapolri tentang ujaran batasannya.
kebencian ini merupakan tata laksana
dari Polri, sehingga sifatnya lebih in- Bisa dikatakan, surat edaran ini bu- Perlu sosialisasi kepada masyarakat?
tern. Surat edaran ini bukan merupakan kan landasan hukum? Tentu saja. Polisi tentunya sudah
produk hukum dalam perundang-un- Surat edaran ini menjadi tingkat melakukan sosialisiasi. Manfaat surat
dangan. Sehingga, kalau menyangkut pelaksanaan daripada UU ITE atau UU edaran ini lebih kepada Anggota Kepoli-
dengan hukum, itu berada di prioritas Polri. Kalau dilihat dari produk hukum sian yang ada di daerah-daerah.
yang agak di bawah. Karena yang ter- yang tertera dalam peraturan perun-
tinggi adalah Undang-undang Dasar, dang-undangan, surat edaran ini si- Sikap DPR terhadap surat edaran ini?
Undang-undang, dan lain-lainnya. fatnya tidak di atas, tapi di bawah. Se- Ini sesuatu ide untuk pelaksanaan ke-
Surat edaran itu mesti diselaraskan hingga, jika seseorang melakukan ujaran giatan, sehingga yang paling tahu adalah
terlebih dulu dengan aturan perundang- kebencian, tidak dapat dipidanakan Polri itu sendiri. Jika tidak bertabrakan
undangan yang ada di Indonesia. Dalam dengan menggunakan landasan surat dengan UU, atau dengan aturan yang
hal ini, yakni dengan Undang-undang edaran ini, landasannya harus UU ITE lain, dan bersifat intern, ya tentu diper-
Informasi dan Transaksi Elektronik (UU atau UU Polri. silahkan. Namun, apabila bertabrakan
ITE) ataupun UU Polri. dengan UU di atasnya, ini tidak boleh
Tentunya, jika surat edaran ini dijadi- dilaksanakan. (SF) FOTO: DENUS/PARLE/IW
kan sesuatu untuk mengikat seseorang,
aturan ini harus sesuai dengan hukum-
nya. Surat edaran ini hanya sebagai alat
daripada Polri, terlebih untuk Anggota
Kepolisian yang ada di daerah, untuk
melaksanakan UU Polri ataupun
UU ITE, dan lain sebagainya.
Bagi kami, tentunya ini silah-
kan saja dilaksanakan. Yang
penting dan jelas, ja ngan
sampai ada seseorang
yang tersangkut
dengan surat eda-
ran ujaran keben-
cian ini, menjadi
d i p i da na k a n .
Karena surat
edaran bukan

EDISI 131 TH. XLV, 2015 63