Page 67 - MAJALAH 131

BKSAP juga mendapat penjelasan bahwa lembaga inilah yang
bertanggung jawab atas inovasi kebudayaan yang selaras de-
ngan kebudayaan nasional. Produksi film di Tiongkok sudah
dimulai sejak tahun 1895. Kemudian pada 1978 seiring dengan
era keterbukaan, perusahaan swasta yang memproduksi film
bermunculan. Saat ini saja sudah ada sekitar 7000-an peru-
sahaan swasta.
Sejak era keterbukaan, pembuatan film tidak perlu lagi izin
pemerintah. SAPPRFT hanya melihat dan mengawasi kon-
tennya saja. Tercatat, sekitar 600 film diproduksi pada 2014.
Keuntungannya, mencapai lima sampai tujuh juta USD. SAP-
PRFT juga menyebutkan bahwa sekitar 5% dari keuntungan
film akan dialokasikan untuk memajukan produksi film-film
berikutnya.
Pemerintah Tiongkok sendiri sangat konsen membuat
undang-undang terkait pengembangan industri film. Secara
regular, Tiongkok mengirim sineas-sineas berbakatnya ke luar
Delegasi BKSAP diwakili Mahfudz Abdurrahman (F-PKS) bertukar
cinderamata dengan Wakil Ketua Komisi Ekonomi Parlemen negeri untuk mendalami industri film. SAPPRFT juga selalu
RRT Hon. Mr. Shao Ning mengundang sejumlah negara untuk hadir dalam pelatihan
bangunan berkelanjutan serta menerima laporan dan pene- singkat industri perfilman. Nurhayati meminta agar Tiong-
litian yang hasilnya dijadikan topik utama tahunan Parlemen kok juga dapat mengundang seneas-sineas Indonesia untuk
Tiongkok. mengikuti pelatihan tersebut. (MH) FOTO: DOK.BKSAP/PARLE/IW
Sementara itu, saat berkunjung ke SAPPRFT, delegasi

Delegasi BKSAP bersama dengan Ketua Komisi Asia
Chinese Council for International Trade

EDISI 131 TH. XLV, 2015 67