Page 65 - MAJALAH 131

rintah.
“Jadi ini ditujukan pada siapa, apakah semua warga negara
dikenakan atau hanya ketakutan rezim Jokowi atas kritikan
saat ini. Kalau tujuannya agar tidak ada masyarakat yang kri-
tik pemerintah, maka itu sudah kebablasan,” tegas politisi asal
dapil Banten itu.
Namun hal berbeda disampaikan Anggota Komisi III DPR,
Arsul Sani, yang menilai positif surat edaran Kapolri. Arsul
menganggap ruang penegakan hukum yang dipilih Polri meru-
pakan langkah preventif-persuasif dalam menyikapi peristiwa
atau kejadian yang mengandung dugaan adanya ujaran keben-
cian.
Politisi F-PPP itu juga menyatakan masyarakat tidak perlu
khawatir meng ekspresikan kebebasan berpendapatnya sela-
ma berpedoman pada norma kesantunan. Bahkan, masyara-
kat perlu mengawal konsistensi penerapan langkah-langkah
preventif-persuasif yang hendak diupayakan Polri dalam kasus
nyata. “Mengkritisi tidak harus dengan ujaran yang kasar dan
menyakitkan pihak lain,” ujar politisi asal dapil Jawa Tengah
itu.
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil Hal senada diungkapkan Anggota Komisi III DPR, Nasir
BATASI KEBEBASAN DEMOKRASI Djamil (F-PKS). Ia mendukung langkah Kapolri yang menerbit-
Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmond Junaidi Mahesa justru kan surat edaran tentang pe nanganan ujaran kebencian (hate
mempertanyakan kepada siapa surat edaran dari Kapolri itu speech) itu. Namun ia memberi catatan, perlu adanya sosial-
ditujukan. Alasannya, aturan tersebut dinilai membatasi ke- isasi yang masif terhadap surat edaran tersebut agar nantinya
bebasan demokrasi warga negara Indonesia. tidak disalahgunakan.
Bahkan, kata politisi F-Gerindra itu, aturan tentang hate “Kami harap ada sosialisasi yang masif soal aturan ini bagi
speech itu belum jelas lantaran tidak menegaskan batasan aparat Polri agar nanti tidak disalahgunakan dan sosia lisasi
apakah penanganan ujaran kebencian itu berlaku untuk po- untuk mempertegas bentuk-bentuk ujaran kebencian itu se-
lemik silat lidah antar-masyarakat, atau justru berkenaan de- perti apa,” kata politisi asal dapil Aceh itu.
ngan antisipasi kebencian dari masyarakat terhadap peme-

KAPOLRI: SURAT EDARAN ITU HANYA UNTUK INTERNAL

Kepala Kepolisian Republik Indo- sut dan menyulut kebencian terhadap
nesia, Jenderal Polisi Badrodin Haiti individu dan atau kelompok masyara-
menegaskan, bahwa surat edaran de- kat yang dibedakan dari aspek suku,
ngan Nomor SE/06/X/2015 yang telah agama, aliran keagamaan, keyakinan
dikeluarkan, diperuntukkan kepada atau kepercayaan, ras, antar golongan,
anggota Polri. Badrodin menjelaskan, warna kulit, etnis, jender, kaum difabel,
bahwa surat edaran tersebut bukan dan orientasi seksual.
hanya baru, dan bukan hal yang luar Badrodin menegaskan, dirinya tidak
biasa akan mencabut surat edaran tersebut,
“Surat edaran hanya untuk mem- termasuk tidak akan merespons ber-
beritahu orang-orang internal kita. bagai komentar negatif tentang SE
Bukan pada masyarakat. Kami ingin secara berlebihan. Berbagai komentar
anggota tahu bentuk-bentuk ujaran itu dianggap sebagai ragam pemikiran
kebencian. Bagaimana anggota polisi pihak lain yang harus dihormati. Ia
bisa mencegah, kalau dia enggak pa- me nganggap surat edaran itu didasari
ham,” ujar Badrodin. oleh niat yang tulus dan kajian yang
Pada intinya, jelas Badrodin, ujaran benar. (SF) FOTO: IWAN ARMANIAS, NAEFU-
kebencian yang masuk ke obyek SE ini ROJI/PARLE/IW
adalah ujaran yang bertujuan mengha- Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti

EDISI 131 TH. XLV, 2015 65