Page 64 - MAJALAH 131

sorotan

SURAT EDARAN KAPOLRI

TIDAK BOLEH JADI

LANDASAN HUKUM BARU

Surat Edaran Kapolri Jendral (Pol) Badrodin Haiti mengenai Penanganan Ujaran
Kebencian atau hate speech tak pelak juga mendapat perhatian dari Anggota
Dewan. SE Kapolri tidak boleh menjadi landasan hukum baru.

landasan hukum karena surat edaran tidak memiliki kekuatan
hukum. Apalagi jika ada penangkapan dilakukan berdasarkan
surat edaran,” imbuh politisi asal dapil NTB itu.
Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam, Fadli Zon mengatakan,
SE Kapolri harus secara tegas harus membedakan antara uja-
ran kebencian dengan kritik. Jangan sampai penyampai kritik
malah dijerat hukum. SE Kapolri harus memuat de ngan jelas
pembeda antara kritik dan ujaran kebencian.
Politisi F-Gerindra itu menilai, maksud surat edaran terse-
but baik, hanya saja tidak boleh untuk kepenti ngan politik. Dia
khawatir mereka yang selalu menuangkan kritik tajam kepada
pemerintah malah dijerat sebagai ujaran kebencian.
“Saya kira maksudnya baik, mau mengontrol berbagai ma-
cam isu yang ada di sosial media. Tapi saya kira harus dipisah-
kan antara fitnah dan kritik. Kalau kritik, kita bebas melaku-
kannya. Yang tidak boleh itu fitnah. Misalnya memfitnah
presiden,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon
akil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Fahri Hamzah,
menegaskan bahwa landasan hukum atau regulasi
Wtetap harus mengacu pada Undang-undang. Sehing-
ga, SE dengan Nomor SE/06/X/2015 dan diteken Jenderal
Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu tidak boleh menjadi
hukum baru. Jika memang SE itu akan dijadikan aturan, menu-
rut Fahri, hal itu harus dilakukan dalam cara yang benar atau
dengan mengundangkan aturan tersebut.
“Segala bentuk peraturan itu harus dibuat dalam kerangka
menyusun regulasi dan surat edaran tidak bisa diguna kan un-
tuk menegakan hukum karena hukum harus ditegakkan den-
gan UU,” kata Fahri di Kompleks Parlemen, beberapa waktu
yang lalu.
Politisi F-PKS itu menambahkan, tugas lembaga kepolisian
adalah memberikan penerangan kepada masyarakat agar UU
yang sudah disahkan dan memiliki kekuatan itu diimplemen-
tasikan sehingga masyarakat tidak boleh melakukan tindakan
yang bisa menyerat ke pidana. Polisi tidak berhak membuat
aturan sendiri untuk menegakan hukum.
“Jadi jelas tidak benar kalau Surat Edaran (SE) dijadikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

64 EDISI 131 TH. XLV, 2015