Page 59 - MAJALAH 142

Pada prinsipnya, lembaga
DPR RI tidak dapat
dilemahkan oleh eksekutif.
Jaminan independensi
DPR RI dari kekuasaan
eksekutif sejauh ini telah
terakomodasi dalam
konstitusi nasional.
foto : Dok Pri/iw Namun demikian,

DPR RI belum bisa
sepenuhnya independen

Ketua DPR RI Ade Komarudin berbincang dengan perwakilan negara anggota MIKTA terutama dalam aspek
keuangan dan penataan
kepegawaian.
pemerintah dalam hal mendorong Indonesia yang bersih, transparan,
transparansi, memberdayakan dan akuntabel.
masyarakat, memberantas korupsi, Pada sesi terakhir pertemuan
dan membangun teknologi untuk ini, Akom menyampaikan pula
memperkuat tata­kelola. Dan soal independensi parlemen dari mendorong otonomi kelembagaan,
Indonesia sendiri menginisiasi Open eksekutif. Pada prinsipnya, lembaga sehingga dapat menjadi lembaga
Government Indonesia (OGI) pada DPR RI tidak dapat dilemahkan oleh yang kuat penyeimbang eksekutif.
2011 sebagai sebuah gerakan untuk eksekutif. Jaminan independensi DPR Independensi ini, baik kewenangan,
membangun pemerintahan yang lebih RI dari kekuasaan eksekutif sejauh ini peraturan, pengelolaan anggaran,
terbuka, partisipatif, dan inovatif. telah terakomodasi dalam konstitusi hingga kepegawaian semestinya
OGI merupakan upaya kolaboratif nasional. Namun demikian, DPR RI dapat terlaksana. Kehadiran Akom
dan partisipatif antar pemangku belum bisa sepenuhnya independen pada pertemuan itu didampingi
kepentingan, terutama pada level terutama dalam aspek keuangan dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI Syaifullah
pemerintah dan masyarakat sipil. penataan kepegawaian. Dua masalah Tamliha, Anggota BKSAP Siti Hediati
Akom menegaskan bahwa parlemen ini, masih tergantung pada eksekutif. Soeharto, dan Anggota Komisi IV DPR
memiliki peranan vital dalam DPR RI sendiri tengah berupaya RI Ichsan Firdaus. n (mh)
memastikan terealisasinya komitmen
Open Governments. Oleh karena itu,
Parlemen juga hendaknya mendukung
implementasi National Action Plan.
Dengan komitmen kuat terhadap
Open Governments, parlemen akan
semakin maju dalam menggagas dan
memajukan tata kelola yang baik (good
governance) sebagai tiang pancang
demokrasi.
Di Indonesia, sambung Akom, para
anggota parlemen wajib melaporkan
harta kekayaannya untuk menjaga
akuntabilitas dan integritas para
penyelenggara negara. Ini merupakan
kepatuhan pada aturan dan kesadaran foto : Dok Pri/iw
moral politisi sebagai penyusun
kebijakan publik. DPR RI berkomitmen
membangun sistem politik demokrasi Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama rombongan memberikan cenderamata

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 59