Page 55 - MAJALAH 142

“Yang harus kita wujudkan kebudayaan
tidak diurus tata nilai saja, tetapi juga
bersifat benda. Kalau diurus secara
konsisten dan secara penuh rasanya
kewalahan. Penanganan dari aspek
kebudayaan maupun infrastruktur
termasuk kebijakan–kebijakan lainnya.
Kami menyambut baik atas kunjungan
Komisi X DPR RI kesini.” imbuhnya.
Zulkifli Mustafa, Pengurus Perhim­
punan Kesenian daerah Kalsel, mem­
berikan masukan terkait dengan UU
Kebudayaan dengan mengatakan, dalam
UU nanti perlu ada unsur perlindungan,
serta pelestarian dan kemajuan, dan
foto : Eka/iw bahkan mungkin penciptaan. Oleh
karena itu unsur yang sudah ada dalam
RUU sudah sangat baik.
Tim Kunjungan Spesifik Komisi X DPR RI meninjau Taman Budaya di Kalimantan Selatan. Selain itu, dia menyarankan
adanya inventarisasi secara nasional,
Selanjutnya peningkatan kompetensi,
Majukan Kebudayaan Nasional Kebudayaan ini dalam rangka ini perlu dikaji betul sehingga seniman­
Dalam kesempatan yang sama, Wakil memajukan kebudayaan nasional, seniman itu ada ukuran yang jelas.
Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih memandang perlu untuk mendapatkan Selain itu dia setuju RUU Kebudayaan
memimpin Kunjungan Kerja Panja RUU masukan terhadap substansi sebagai induk dan dalam perlindungan
Kebudayaan ke Provinsi Kalimantan pengaturan RUU. Khususnya terkait itu diharapkan ada pandangan yang
Selatan didampingi 11 Anggota dengan pemajuan dan pengelolaan mendasar tentang kebudayaan serta
Dewan. Mereka diterima Kepala Dinas kebudayaan serta kelembagaan perlunya pemikiran dan solusi,
Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi kebudayaan. Atas dasar itulah kami Sesditjen Kementerian Kebudayaan
Kalsel Mohandas didampingi jajaran ingin menggali dan mengindentifikasi Nono Adya Supriyanto menyampaikan
serta tokoh masyarakat, adat dan masalah langsung dari segenap pihak beberapa hal. Pertama, terkait dengan
budayawan, Banjarmasin. yang berkepentingan khususnya UU Kebudayaan pasal 32 berbunyi negara
“Kunjungan kerja Panja RUU kebudayaan terkait dengan strategi dan memajukan kebudayaan nasional.
grand design yang perlu dikembangkan Pengertian memajukan ini mengandung
untuk pemajuan kebudayaan nasional arti pelestarian. Yang kedua, berkaitan
Indonesia”, tegas Fikri. bahwa budaya tradisional ataupun
Sementara itu, Kepala Dinas teknologi tradisional itu tidak diajarkan
Yang harus kita Budaya dan Pariwisata Mohandas di sekolah.
wujudkan kebudayaan menyampaikan terima kasih dan Ada masukan, di sekolah kurikuler
tidak diurus tata apresiasi atas kunjungan ini. Menurutnya hanya 2 jam diberi pelajaran berkaitan
nilai saja, tetapi juga dinas ini setelah perampingan sejak tentang kebudayaan. Tapi di
berlakunya PP 41 ada lima urusan
ekstrakulikuler itu bisa saja diberikan.
bersifat benda. Kalau yang ditangani, yaitu kebudayaan, Permasalahannya di Permen 92 tahun
diurus secara konsisten keolahragaan, pariwisata, ekonomi 2008 itu mengatur, kegiatan kulikuler
dan secara penuh kreatif. “ Jadi lima urusan dan lima untuk seni dan budaya dilakukan oleh
rasanya kewalahan. kementerian yang menjadi koordinasi guru padahal ketika berbicara seni
Penanganan dari aspek kami. Saya kira hanya satu–satunya tradisional tidak semua guru bisa
kebudayaan maupun yang ada tergabung di Provinsi Kalsel mengajarkan itu.
ini yang belum terpisah,” jelasnya.
Diharapkan dengan adanya
infrastruktur termasuk Terkait Rancangan UU Kebudayaan, masukan dari berbagai pihak, RUU
kebijakan–kebijakan dia mengatakan, sejak 2011 sudah Kebudayaan dapat segera dituntaskan
lainnya. dibicarakan namun sampai hingga dan membawa nilai positif bagi
kini belum lahir juga. Diakui bahwa perkembangan budaya masyarakat (hs/hr/mp)
mengurus kebudayaan sangat luas dan Indonesia dan memajukan sektor
kompleks dan banyak keterkaitannya. ekonomi. n

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 55