Page 53 - MAJALAH 142

peredaran obat penting diawasi karena kesehatan. Kalimantan Selatan.
jika obat diselewengkan akibatnya fatal. Anggota Komisi IX DPR RI Imam “Komisi IX ingin hukumannya
“Terkait kesehatan dan penga­ Suroso menyampaikan hal tersebut itu membawa efek jera, karena ini
wasannya juga, selain membangun di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menyangkut nyawa manusia. Kita
kita juga harus mengawasi. Kenapa Jumat (30/9/2016). “Saya mengimbau meminta hukuman seberat­beratnya
kita perlu mengawasi, karena memang harus kompak. Bila ada SK Gubernur untuk pengedar dan produsen. Kita
urusan obat­obatan dan kesehatan menyangkut hal ini harus dijalankan, juga minta Badan POM melakukan
rentan dipalsukan, rentan juga baik oleh dinas kesehatan dan balai sidak secara regular ke pasar­pasar
diselewengkan,” ujar Dede saat dialog besar POM. Semuanya harus bekerja seperti Pasar Pramuka, Pasar Glodok,
dengan pemerintah setempat. maksimum,” pintanya. dan Pasar Roxy,” terangnya.
Dalam dialog dengan Gubernur Politisi PDI­Perjuangan ini, Minimnya sosialisasi dan edukasi
Sulbar Anwar Adnan Saleh, meng­ mengaku akan terus memantau kinerja menyangkut pemilihan obat dan
ungkapkan bahwa saat ini Provinsi Badan POM di Kalimantan Selatan makanan, menjadi salah satu sumber
Sulawesi Barat masih dalam area wilayah ini. Obat­obatan dan vaksin palsu masalah maraknya obat­obatan palsu
dari Balai Besar POM di Makassar. sudah beredar luas di Kalimantan dan makanan berbahaya. Selama ini,
Selama ini tenaga yang melakukan Selatan. Semua pihak agar bekerja masyarakat masih punya mindset untuk
kegiatan pengawasan dan pengujian maksimal, karena korban sudah banyak selalu mencari obat murah. Demikian
masih berasal dari BPOM Makassar. berjatuhan. Badan POM, sambung dikemukakan Anggota Komisi IX DPR
Padahal Sulawesi Barat merupakan Imam, harus pro aktif menjalin RI Okky Asokawati usai mengikuti
wilayah yang terpisah dari Sulawesi kerjasama dengan berbagai instansi rangkaian Kunjungan Spesifik di
Selatan dengan luas wilayah dan Medan untuk melakukan penyelidikan atas Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
yang sulit. Baru pada tahun 2017 akan peredaran obat­obatan dan vaksin Masyarakat harus diberi pengertian
dibangun BPOM Sulawesi Barat, yang palsu. Kalau menunggu sampai bisa bagaimana memilih makanan sehat dan
sudah memiliki dana pembangunan tertangkap tangan, itu sulit. Maka obat­obatan yang asli. “Masyarakat kita
lanjutan berupa gedung laboratorium, sidak perlu banyak dilakukan. masih suka membeli obat yang murah
listrik, telepon, dan PDAM. untuk mengobati penyakitnya. Padahal,
Untuk mewujudkan BPOM Atasi Peredaran Obat Illegal obat yang murah itu perlu diwaspadai
Sulawesi Barat, dibutuhkan dukungan dengan Sidak Reguler dan tanggal kadaluarsa, produsen, dan
tenaga SDM sebanyak 25 orang. Edukasi alamat produsennya,” ujar Okky.
Dengan cakupan luas wilayah setingkat Peredaran vaksin dan obat ilegal Kelemahan masyarakat dalam
Provinsi tetapi dukungan pengawasan yang terjadi begitu masif, menuntut membeli obat­obatan itu, kerap
masih berasal dari Provinsi lain. Badan POM untuk melakukan sidak dimanfaatkan oleh para oknum
Anggota Komisi IX DPR RI, Enny secara regular ke sejumlah toko obat dan produsen obat untuk membuka bisnis
Anggraeny Anwar menyarankan apotek. Koordinasi antar­instansi perlu obat­obatan ilegal. Politisi PPP ini juga
kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi dilakukan untuk menghentikan jalur menyoroti SDM dan sarana Badan POM
Barat agar pro aktif melakukan peredaran vaksin dan obat palsu. Hal Kalimantan Selatan yang sangat minim.
kegiatan preventif untuk mencegah tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi Untuk itu, perlu revitalisasi dan Badan )
peredaran vaksin dan obat­obatan IX DPR RI Ermalena saat memimpin Tim POM pusat perlu memberi dana alokasi
ilegal di Sulawesi Barat. Selain itu dia Kunjungan Komisi IX DPR RI melakukan khusus kepada daerah agar pengawasan (eko/rief
juga meminta kepada jajaran Polda Kunjungan Spesifik, di Banjarmasin, yang dilakukan lebih maksimal. n
Sulawesi Barat agar tidak ada narkoba
yang masuk ke Sulawesi Barat.
“Penanggulangan vaksin­vaksin
dan obat palsu, sebelum terjadi saya
kira kita lebih baik mencegah, dan
juga soal peredaran narkoba yang tadi
disampaikan pak Kapolda karena itu
sangat rawan dan itu yang membuat saya
merasa tidak enaklah,” ungkap Enny di
Mamuju Sulawesi Barat, belum lama ini.
Kerja Sama Atasi Peredaran
Obat Palsu
Dibutuhkan kerjasama yang kuat
untuk mengatasi peredaran obat palsu
antara Badan POM dan Kepolisian.
Masyarakat harus dijaga dari konsumsi foto : Arief/iw
obat­obatan palsu, vaksin palsu,
hingga makanan yang berbahaya bagi Tim Kunjungan Spesifik Komisi IX DPR RI saat pertemuan dengan Dinkes Banjarmasin, Kalimantan Selatan

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 53