Page 52 - MAJALAH 142

kUNkER

Tenaga dan Infrastruktur Kesehatan

Cegah Peredaran Obat dan Vaksin Ilegal

ada pertengahan tahun 2016
ini tepatnya pada bulan
Juni, publik dikejutkan oleh
P terbongkarnya kasus vaksin
palsu. Dari hasil penyidikan Bareskrim
POLRI, ditemukan adanya penawaran
vaksin impor tertentu yang bukan
vaksin program dengan harga yang
lebih murah. Bareskrim menetapkan
14 rumah sakit dan 8 klinik atau bidan
yang telah menerima distribusi vaksin
palsu.
Selain itu Bareskrim juga telah
menyerahkan 72 sampel untuk
dilakukan pengujian oleh Badan
POM. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa 25 sampel palsu, terdiri dari
21 vaksin palsu, 2 antisera palsu dan foto : Eko/iw
2 tuberculin palsu. Jenis vaksin palsu
adalah Tripacel, Pediacel, Engerix B Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi beserta Gubernur Provinsi Sulawesi Barat
(Adults), Engerix B (Paed), Euvax B Anwar Adnan Saleh saat Kunjungan Spesifik
(Paed), dan Havrix Junior.
Sedangkan BPOM telah melakukan kunjungan ke Provinsi Kalimantan oleh Gubernur Anwar Adnan Saleh ini
penelusuran terhadap fasilitas Selatan dipimpin oleh Wakil Ketua dianggap masih membutuhkan bantuan
kesehatan di seluruh Indonesia dan Komisi IX DPR RI Ermalena. Panja perbaikan dalam berbagai macam segi,
menemukan 37 fasilitas kesehatan dari Pengawasan Peredaran Obat dan terutama di sektor layanan kesehatan
9 provinsi, yang memperoleh vaksin Vaksin Komisi IX DPR RI memandang yang menjadi sorotan Tim Kunjungan
bukan melalui sumber resmi. Dari hasil perlu untuk mengetahui sejauh mana Spesifik Komisi IX DPR RI.
penelusuran tersebut ditemukan 60 pengawasan terhadap obat dan vaksin Selain tenaga medis, infrastruktur
sampel vaksin atau antisera, kemudian di dua Provinsi tersebut. layanan kesehatan juga menjadi
dilakukan pengujian dengan hasil persoalan yang urgent untuk
terdapat 12 sampel vaksin atau antisera Tenaga dan Infrastruktur ditangani oleh pemerintah. “Rumah
palsu, terdiri dari 5 vaksin palsu dan 7 Kesehatan sakit, Kementerian Kesehatan bisa
antisera palsu. Dalam kunjungan ke Sulawesi Barat membantu untuk pembangunan rumah
Komisi IX DPR RI berpendapat tim memberikan perhatian pada dua sakit daerah. Yang dibutuhkan selain
bahwa terungkapnya peredaran masalah di Sulawesi Barat, kecukupan bangunan tentu peralatan fasilitasnya.
vaksin palsu tersebut hanyalah tenaga kesehatan dan infrastruktur Tadi saya sudah sampaikan agar
masalah kecil dari masalah yang rumah sakit di daerah ini. Menurutnya ini didorong melalui kementerian
jauh lebih besar, yaitu peredaran tenaga dan infrastruktur kesehatan kesehatan untuk rumah sakit di daerah
obat dan vaksin. Atas dasar itulah di Sulawesi Barat harus ditingkatkan terluar. Kita katakan seperti ini, karna
Komisi IX DPR RI memutuskan untuk dengan bantuan pemerintah pusat. mungkin jauh dari pembangunannya,”
membentuk Panitia Kerja (Panja) “Yang menjadi perhatian kita papar Dede.
Pengawasan Peredaran Obat dan kedepan SDM­nya harus kita siapkan,
Vaksin pada Masa Persidangan I mungkin kalau perlu di­drop dari Pembangunan dan
Tahun Sidang 2016­2017. pusat,” ujar Dede sesaat setelah dialog Pengawasan Kesehatan
Berdasarkan data­data tersebut dengan pemerintah setempat, di Tim Kunjungan Spesifik Komisi
di atas, Komisi IX DPR RI memutuskan Mamuju Sulawesi Barat, baru­baru ini. IX DPR RI ke Provinsi Sulawesi Barat
untuk melakukan Kunjungan Kerja Provinsi Sulawesi Barat merupakan juga memberikan perhatian soal
Panja ke Provinsi Sulawesi Barat daerah pemekaran baru yang lokasinya pembanguan fasilitas kesehatan dan
dipimpin langsung Ketua Komisi IX dianggap terdepan dari wilayah NKRI. pengawasan peredaran obat di daerah
Dede Yusuf Macan Effendi sedangkan Karena itu lah, daerah yang dipimpin pemekaran baru ini. Dede mengatakan

52 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016