Page 47 - MAJALAH 142

Perkembangan Manado
yang semakin pesat,
hingga menyebabkan
banyaknya kemacetan
pun harus diimbangi
dengan pembangunan
yang memadai.
foto : Mastur/iw

Tim Komisi V DPR RI meninjau proyek Interchange di Minahasa Utara, Sulut.

Kita lihat sendiri betapa macetnya pelabuhan lainnya. Pelabuhan ini satu kementerian dengan kementerian
jalur Bitung menuju Manado ini. menjadi sorotan karena pelabuhan yang lain, dua saja sudah sulit apalagi
Perkembangan yang luar biasa ini ini bongkar muat untuk ekspor dan jika ada 18 kementerian,” kritik politisi
harus diimbangi dengan pembangunan impor,” jelas Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Demokrat itu.
infrastruktur yang memadai.” kata DPR RI Michael Wattimena. Michael juga menekankan, jika
politisi PDI Perjuangan itu Michael menilai, perkembangan bongkar muat bisa dikurangi rasanya
Terkait pembangunan jalur KA, terkait dengan dwelling time di Tanjung juga menguntungkan terhadap
menurut politisi asal dapil Kalimantan Perak ini, baik dari sisi Kementerian konsumen sebagai pemakai barang­
Barat itu, hal ini sebagai salah Perhubungan maupun Pelindo III sudah barang. Karena tidak dibebankan biaya
satu program yang dicanangkan sesuai dengan keinginan Pemerintah. lamanya kontainer di pelabuhan.
Kementerian Perhubungan untuk Namun di satu sisi Michael mencatat, “Jika kita bisa mengurangi dwelling
wilayah Sulawesi dan akan menjadi perlu koordinasi dari 18 kementerian time ini, obsesi kita untuk berkompetisi
rangkaian KA Lintas Sulawesi yang yang terlibat dalam dwelling time. di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
sudah dimulai peletakan batu pertama Apalagi dengan adanya 118 peraturan itu menjadi hal yang baik bagi sebuah
di Sulawesi Selatan. yang melingkupi hal ini, semakin perkembangan perekonomian sebuah (skr/mp/sf)
membutuhkan koordinasi yang baik. negara,” harap politisi asal dapil Papua
Optimis Tanjung Perak Bisa “Bagaimana bisa mengintegrasikan Barat itu. n
Kurangi Dwelling Time
Komisi V berharap Pelabuhan
Tanjung Perak, Surabaya, Provinsi Jawa
Timur, dapat mengurangi dwelling
time, yang selama ini menjadi keluh
kesah dari Presiden Joko Widodo
beberapa waktu yang lalu. Presiden
menyoroti secara tajam permasalahan
dwelling time di beberapa pelabuhan
besar di Tanah Air.
“Kami mendapat penjelasan,
sebelumnya dwelling time sekitar
lima hari lebih, tapi kini sudah
menurun menjadi 4,9 hari. Mudah­
mudahan ke depan ini bisa jadi
cukup 3 hari. Sama dengan apa foto : Sofyan/iw
yang dilakukan di Tanjung Priuk dan Suasana Pertemuan Tim Komisi V DPR RI dengan Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 47