Page 48 - MAJALAH 142

kUNkER

Tumbuhkan Koperasi Demi

Ketahanan Ekonomi Bangsa

engan banyaknya Koperasi
di I ndonesia yang
mengalami mati suri, hal
D tersebut membuktikan
bahwa pemerintah masih belum
berpihak pada nasib perkoperasian
Indonesia. Keberadaan Koperasi
dibutuhkan untuk peningkatan
ketahanan ekonomi negara kita.
Lalu bagaimana bangsa Indonesia
bisa bersaing dalam masyarakat
ekonomi asean (MEA), bila koperasi
dan perekonomian negeri ini masih
lemah.
“Kita hanya akan mejadi pasar bagi foto : Devi/iw
mereka. Koperasi harus ditumbuhkan
kembali, supaya ekonomi kita kuat,”
tegas Anggota Komisi VI DPR RI Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI meninjau UKM Piala di Sultra.
Bowo Sidik Pangarso saat Kunjungan
Spesifik ke Provinsi Sulawesi dapat menghadapi Masyarakat terkenal seperti Bali yang mudah
Tenggara, baru­baru ini. Ekonomi Asean (MEA). Semenjak mendapat perhatian dan kepercayaan
Komisi VI mengirim 4 Tim diberlakukannya Masyarakat Ekonomi dari pihak asing. Namun seiring
Kunjungan Spesifik untuk memantau Asean (MEA), para pengusaha Industri dengan berkembangnya pariwisata
perkembangan koperasi dan UMKM Kecil dan Menengah (IKM) harus terus Nusa Tenggara Barat tentu pihak
selain ke Sulawesi Tenggara juga ke didorong agar bisa berdaya saing yang asing secara tidak langsung akan mulai
Maluku, Kalimantan Selatan dan tinggi dan dapat memenuhi standar­ membuka peluang untuk bisnis kreatif
Nusa Tenggara Barat. Lebih lanjut standar tertentu (SNI). Nusa Tenggara Barat.
politisi FPG ini menyatakan, bahwa “Bagaimana peran pemerintah ini “Ini yang akan kita design bersama
dirinya akan meminta kepada Menteri melakukan terobosan untuk menembus nanti dengan Kementerian Perindustrian
Koperasi supaya dilakukan perubahan pasar­pasar baru sehingga produksi dan Perdagangan di Komisi VI DPR
terhadap anggaran koperasi. Dengan lokal ini yang mempunyai nilai seni luar RI, agar Industri Kecil Menengah juga
anggaran yang kecil pada saat ini, biasa masuk ke pasar yang lebih luas,” memiliki kemampuan manajerial yang
maka akan berdampak terjadinya ungkap Wakil Ketua Komisi VI DPR RI mumpuni dan memiliki kelengkapan
ketidakmampuan dalam menjangkau Farid Al­Fauzi (Partai Hanura). administrasi sebagai pelaku usaha
34 provinsi yang ada di Indonesia. Menurut politisi Partai Hanura, untuk meminimalisir kendala­kendala
“Anggaran koperasi harus dirubah, selama ini kendala pelaku usaha dalam dikemudian hari,” jelasnya.
kita akan minta kepada pemerintah melakukan ekspor melalui daerah lain
pusat. Bila memang pemerintah terletak pada kepercayaan buyer yang Dukung Anggaran Koperasi
berpihak pada ekonomi kerakyatan rendah pada daerah Nusa Tenggara dan Industri Kecil
maka Koperasi harus diperkuat,” Barat. Hal ini membuat pelaku Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
tandasnya. usaha Nusa Tenggara Barat jarang Mohamad Hekal meminta pemerintah
Tim Kunjungan Spesifik Komisi melakukan direct selling untuk ekspor un tuk lebi h memper ha ti kan
VI DPR RI ke Nusa Tenggara Barat atas nama Nusa Tenggara Barat. perkembangan sektor koperasi,
menyoroti masalah bagaimana Persoalan tersebut, lanjutnya, industri menengah dan kecil sebagai
Usaha Kec il dan Meneng ah karena Nusa Tenggara Barat tidak penggerak perekonomian Indonesia.

48 l PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016