Page 43 - MAJALAH 142

the track dalam hal pencegahan dan sebagai extraordinary crime. melanggar pasal 112 yaitu memiliki
penindakan kasus narkoba di Bali, Selain kasus tersebut, lanjut Bamsoet, 1­70 gr narkoba. Yang terjerat Pasal 113
dari pihak Kejaksaan kenapa para Panja juga menginvestigasi kasus (menyimpan) 1­30 gr narkoba sebanyak
terpidana narkoba seolah tidak jera, teranyar yang mengungkap keterlibatan 21%, Pasal 114 (mengedarkan) 1­50 gr
sudahkah hukuman penjahat narkoba aparat TNI dan Polda Bali berdasarkan narkoba 19% dan terjerat pasal 127
memenuhi rasa keadilan masyarakat,” pengembangan tertangkapnya (penyalahgunaan) hanya 4%.
ungkap Bamsoet menjawab pertanyaan dua orang warga negara asing asal “Kendala yang dihadapi jaksa
media perihal maksud dan tujuan Tim Australia dan Inggris. “Penangkapan dalam menuntut kasus kejahatan
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang dilakukan aparat penegak hukum narkoba karena kurang barang bukti,
kali ini. selama ini hanya pengedar kecil­kecil. sehingga juga sulit mengungkap
Lebih lanjut Komisi III DPR RI Kita meyakini masih ada bandar besar, bandar. Sedangkan terkait pasal 117,
juga ingin mendalami perihal produsen besar, atau pengedar besar jika tersangka adalah warga negara
dugaan keterlibatan petinggi aparat yang belum disentuh penegak hukum asing (WNA), maka jaksa penuntut
kepolisian yang membackup praktek di Bali,” jelasnya. umum (JPU) diharuskan menyiapkan
jual­beli narkoba di Bali. Berdasarkan Kita tidak ingin di Bali ini juru bahasa (penerjemah), sementara
data BNN Provinsi Bali terbaru, muncul pabrik ekstasi, pabrik sabu, anggarannya tidak ada (tidak masuk
terdapat 61.362 pengguna narkoba dan sejenisnya. Kita ingin aparat DIPA),” jelas Abdul Muni.
yang cukup mengkhawatirkan jika tidak bekerja lebih baik lagi, mulai dari Muni melanjutkan, bahwa saat ini

P enangk apan y ang
Penangkapan yang
dilakukan aparat
penegak hukum
selama ini hanya
pengedar kecil-kecil.
Kita meyakini masih
ada bandar besar,
produsen besar,
atau pengedar besar
yang belum disentuh foto : Naefurodji/iw
penegak hukum di Bali

Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Bambang Soesetyo saat pertemuan dengan
Kapolda Bali, Kajati, Bea Cukai dan Kemenkumham.

dilakukan tindakan pencegahan secara pintu imigrasi, Lapas, dan tempat­ di Bali ada 3 terdakwa hukuman mati
serius dan melibatkan semua pihak. tempat hiburan lainnya. Dampak terkait kasus narkoba, 2 warga negara
Menanggapi hal tersebut, Kapolda narkoba itu melahirkan pergaulan Australia dan 1 warga Afrika. Namun,
Bali Sugeng Priyanto menegaskan bebas, kriminalitas, dan penyakit HIV belum dilakukan eksekusi karena
bahwa Polri sangat konsen dalam AIDS. Kita ingin mengidentifikasi mereka masih melakukan upaya hukum.
pemberantasan narkoba karena masuk pemain­pemain besar di setiap daerah “Upaya pencegahan, penyelun­
dalam kejahatan luar biasa. “Kita tidak walaupun itu sifatnya dugaan atau dupan, dan peredaran narkoba
segan langsung mencopot aparat belum dipastikan kebenarannya tapi dilakukan petugas imigrasi ber­
yang terbukti bermain dalam kasus itu penting bagi kami, terang politisi koordinasi dengan instansi terkait
narkoba,” tegas Sugeng meyakinkan. asal Dapil Jateng VII ini. seperti BNN, Bea dan Cukai, dan Ke­
Lulusan Akpol 1983 dan berpengalaman Sementara itu, Kepala Kejaksaan polisian melalui pertukaran informasi
dalam bidang reserse ini secara Tinggi Bali, Abdul Muni dalam paparannya orang asing yang terindikasi sebagai
tegas tak ada kompromi terhadap menjelaskan bahwa mayoritas kasus penyelundup atau pengedar narkoba,” (oji/iwn)
siapapun terkait kejahatan narkoba narkoba di Bali sebanyak 56% tersangka pungkas Ida Bagus. n

PARLEMENTARIA l EDISI 142 TH. XLVI - 2016 l 43