Page 42 - MAJALAH 142
P. 42

kUNkER




                   Komisi III Soroti Kasus Dimas



                Kanjeng Dan Kejahatan Narkoba




                  omisi III DPR RI menghormati   sini, tentu itu menjadi urusan penegak   apakah Dimas Kan jeng bisa
                  masyarakat Indonesia     hukum,” pungkas politisi asal Dapil   menggadakan uang atau tidak.
                  yang berada di Padepokan   NTT itu. Sementara Ketua Yayasan
          K Dimas Kanjeng Taat Pribadi.    Padepokan Dimas Kanjeng, Marwah  Pemberantasan Narkoba
          Mereka datang ke padepokan dari   Daud Ibrahim mengatakan, kegiatan  Harus Diperkuat
          bermacam­macam agama, seperti    di padepokan ini beribadah sesuai    Tim Kunjungan Kerja Komisi III
          Islam,  Budha,  Hindu,  Khonghucu,   dengan agamanya masing­masing,   lainnya me nyorot soal tingginya
          Kristen, bahkan Katholik.        seperti ummat Kristiani mengadakan   kejahatan narkoba di Provinsi Bali.
            “Tempat ini diciptakan sedemikian   ibadah sendiri, begitu juga yang Hindu.   Kebetulan Komisi III telah membentuk
          rupa sehingga menjadi tempat yang   Sedangkan bagi umat Islam, mereka   Panja Pengawasan Penegakan Hukum
          kondusif bagi para santri untuk lebih   istigosah atau berdoa bersama.   Sindikat Narkoba, awal September lalu.
          mendekatkan diri dengan Yang Maha
          Pencipta. Itu sisi positifnya,” ungkap
          Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman
          kepada Parle usai pertemuan tim
          kunjungan spesifik Komisi III DPR RI
          dengan Ketua Yayasan Dimas Kanjeng,
          Marwah Daud Ibrahim di Masjid
          Padepokan, Probolinggo, Jawa Timur,
          baru­baru ini.
            Politisi Fraksi Partai Demokrat
          ini mengatakan, ada cerita   bahwa
          Dimas Kanjeng memiliki kemampuan
          metafisika, yakni kemampuan untuk
          menggandakan uang. Walaupun
          belum diketahui, apakah uang yang
          digandakan Dimas Kanjeng ini asli                                                                    foto : Iwan Armanias/iw
          atau palsu. “Komisi III DPR RI meminta
          aparat melakukan penanganan hukum
          sesuai dengan mekanisme hukum yang
          berlaku tanpa menghilangkan hak para   Tim Kunjungan Spesifik Komisi III DPR RI dipimpin Benny K Harman saat mengunjungi
          santri untuk tetap melakukan meditasi   Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Proboliggo, Jawa Timur.
          dan mendekatkan diri dengan Yang
          Maha Kuasa di sini,” ungkapnya.
            Saat ditanya, apakah ada rencana   “Jadi, yang diingatkan kepada    Sebagaimana dirilis berbagai
          paksa pemulangan para santri yang   santri adalah mereka harus mengikuti   media, Direktur Reserse Narkoba
          ada di padepokan, Benny menjawab   konstitusi dan mengikuti perintah   Polda Bali, Komisaris Besar Franky
          tidak ada rencana itu, karena itu   agama masing­masing,” kata Marwah   Haryanto Parapat telah dicopot sesuai
          menyangkut hak setiap individu.   Daud. Jadi menurut Marwah, tidak ada   rekomendasi Propam karena diduga
          Karena ini padepokan, jadi setiap   penggandaan uang. Tapi, pengadaan   melakukan pemerasan terhadap
          orang punya hak di sini. Tapi  kalau   uang atau mengadakan uang, yaitu dari   sejumlah orang yang terlibat tujuh
          ada kriminalitas di padepokan, tentu   tidak ada menjadi ada. “Silakan nanti   kasus narkoba di bawah 0,5 gram.
          pihaknya akan minta aparat penegak   tim Komisi III DPR RI bertemu dengan   Franky juga dilaporkan atas dugaan
          hukum untuk menindak tegas sesuai   Dimas Kanjeng Taat Pribadi untuk   keterlibatannya dalam pemotongan
          hukum yang berlaku.              membuktikannya di Mapolda Jatim.   anggaran DIPA 2016  dengan barang
            “Saya tegaskan sekali lagi, apabila   Saya dan para santri setuju,” tutupnya.  bukti  uang tunai Rp 50 juta di
          ada kriminalisasi, ada penipuan, dan   Tim Komisi III pun berkunjung ke   brankas.
          ada masalah yang melanggar hukum di   Mapolda Jatim untuk membuktikan   “Apakah aparat kepolisian sudah on


        42      l  PARLEMENTARIA  l  EDISI 142 TH. XLVI - 2016
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47