Page 13 - MAJALAH 122

anggota dewan yang tidak punya cabang kekuasaan eksekutif itu
rumah di Jakarta bisa mendapat manajemen otot kalau manaje-
fasilitas untuk mengontrak di men legislatif itu manajemen
apartemen terdekat dari gedung otak. Setjen itu mengatur orang
dewan ini. Kalau tinggal di Ka- yang berfikir, berdebat itu su-
libata memunculkan kemacetan, lit karena itu konpensasi un-
mumpung didekat sini masih ada tuk yang bekerja disini itu sulit.
apartemen. Pilihannya bisa juga kita akan atur agar kesetjenan
ruislag kawasan Kalibata dengan ini tidak ada lagi hubu ngan de-
kawasan apartemen deket sini, ngan eksekutif dan be tul-betul
jadi kalau perlu pulang pergi, ja- mereka pegawai negara, apara-
lan kaki. tur negara sehingga kemudian
ketergantungan dengan kemen-
Anggota dewan dekat dengan pan, setneg jadi tidak ada lagi
pusat aktifitas mereka ya? seperti dulu. Itu terlalu rumit
dan menyebabkan kita sebagai
Iya apalagi disini kita akan ba- anggota merasa setjen itu punya
ngun perpustakaan yang leng- dua kaki. mudah-mudahan itu
kap, museum sehingga mereka akan berjalan, seperti BI mereka
bisa belajar mendalami perma- bukan PNS tapi pegawai BI yang
salahan dengan paripurna. Untuk lemen? mengatur sendiri secara internal
kebugaran anggota dewan bisa kita tata kepegawaiannya. Saya khawa-
siapkan jogging track untuk berolah Iya kita saat ini juga sedang meng- tir yang menyebabkan mereka tidak
raga. Kita juga siapkan ruang untuk adopsi satu aturan yang lebih ketat antusias karena menganggap kerja
para tamu negara yang memadai, dalam mengatur interaksi anggota di DPR itu susah
seperti kasus sekarang kalau kita dengan konstituennya. ini harus
kedata ngan tamu kita tidak punya jadi pola dalam parlemen modern. Posisi tenaga ahli nantinya?
tempat untuk menerima kita de-
ngan layak. Anggarannya bagaimana? TA ada dua macamnya, satu TA
sistem pendukung yang melekat
Terkait fungsi representasi, ada Sejauh ini tidak ada anggaran un- pada badan dan lembaga kajian.
pembicaraan soal rumah aspirasi? tuk pemba ngunan fisik hanya Karena akan ada pusat kajian ang-
konsep penye lenggaraan kegiatan garan, pusat kajian legislasi, pusat
Saya sendiri terus terang kalau yang aspiratif saja. Tentu ke de- kajian akuntabitas keuangan nega-
mengikuti parlemen modern me- pan kita harus memikirkan karena ra. Mereka seperti PNS tapi kerja
mang rumah aspirasi itu permanen. keberadaan kantor itu tidak boleh sebagai peneliti seperti pegawai
Jadi anggota DPR itu punya dua sepi, harus ada kegiatan menyerap LIPI. Kemudian political appointee,
kantor sebenarnya. satu kantor di aspirasi yang rutin, jadi tidak boleh mereka yang dibawa itu akan hi-
pusat dan satu lagi kantor di kon- diam. Saya lebih cenderung kalau lang dengan sendirinya bersamaan
stituennya. Jadi dalam zaman reses ada anggaran nanti kita tidak per- dengan selesainya anggota dewan.
anggota dewan bukan istirahat tapi lu bangun gedung di Dapil, cukup jadi tidak ada beban negara melekat
sedang ngantor di dapilnya. Maka- ngontrak saja di Dapil jadi bisa ber- disitu.
nya nanti sistem dapil dan rumah pindah dinamis di seluruh daerah
aspirasi ini kita perkuat. Jadi jangan pemilihan. Persiapannya melibatkan siapa
anggap ngantor itu hanya disini, di saja? Kita mengajak banyak pihak
Dapil juga penting. Justru dalam Bagaimana posisi kesetjenan? untuk bicara memberikan masukan
rangka menarik aspirasi berkunjung seperti Universitas Indonesia seba-
ke daerah khususnya daerah pemili- Setjen DPR itu harus ditransfor- gai lead consultant kita, Center for
han dalam rangka mempertajam apa masi dari Setjen yang milik ekseku- Ellection and Public Policies – CEPP
yang kita tanya nanti di Jakarta. tif menjadi Setjen yang independen FISIP UI, kita sudah tanda tangan
milik legislatif dengan kompensasi kesepahaman dengan rektor UI.
Sejumlah parlemen negara lain yang lebih dari eksekutif. Ini adalah Kita sangat terbuka mendengar dan
waktu di dapil lebih banyak dari- cabang kekuasaan yang istilahnya menerima masukan semua pihak.
pada di ruang rapat di gedung par- pengelolaannya lebih rumit. Kalau (iky) Foto: Eka Hindra/Parle/HR

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 13