Page 15 - MAJALAH 122

monisasi,” terangnya. hukum dan perundang-undangan kah Akademik (NA) dan RUU sudah
dalam jangka lima tahun ke depan matang dan Pansus dapat bekerja
Berdasarkan UU MD3, Pasal 105 yang lebih realistis dan fokus pada lebih baik bersama supportingnya
ayat (1) c, tugas Baleg yaitu melaku- kualitas urgensi masing-masing (pendukungnya). “Tim yang hadir
kan pengharmonisasian, pembu- RUU,” paparnya. juga dapat lebih fokus dalam mem-
latan, dan pemantapan konsep bahas legislasi,” harapnya.
ran cangan undang-undang yang Terkait Prolegnas, Dia menambah-
diajukan anggota, komisi, atau kan, Baleg selalu mengikuti maunya Mengenai pembahasan UU, lan-
gabungan komisi sebelum ranca- Komisi, karena Baleg itu memiliki jutnya, sebelum di bahas harus
ngan undang-undang tersebut di- tugas bukan penyusunan UU teta- mendapatkan masukan yang me-
sampaikan kepada Pimpinan DPR. pi harmonisasi legislasinya. “Jika madai dari para stakeholder, begitu
Komisi tidak mendorong tentu sulit juga setelah UU disahkan harus
Sementara Pasal 105 ayat (1) d, juga, jadi Komisi mengusulkan ke- segera di sosialisasikan jangan se-
memberikan pertimbangan ter- mudian Baleg menggodok. Apabila perti UU ITE yang tidak disosialisa-
hadap rancangan undang-undang Komisi Lemah mendorongnya ten- sikan sehingga langsung di judicial
yang diajukan oleh anggota DPR, tu sulit sekali dimasukkan didalam review.
komisi, atau gabungan komisi di Prioritas,” terangnya.
luar prioritas rancangan undang- “Karena tidak terlalu paham soal
undang atau di luar rancangan ITE, telekomunikasi, penyiaran,
undang-undang yang terdaftar akhirnya digugat. UU tersebut baru
dalam program legislasi nasional berlaku apabila telah disosialisa-
sikan sebelum berlaku. Itu meru-
Dirinya mengakui, memang agak pakan salah satu tugas Baleg dalam
lambat bila legislasi diserahkan ke menyosialisasikan itu,” jelasnya.
Komisi terkait, karena setiap orang
bisa mengajukan hak UU. “Saat ini Saat ini, DPR baru mulai bekerja
faktanya memang fungsi penga- untuk menjalankan fungsinya khu-
wasan lebih dominan dimana se- susnya dari sisi legislasi. “Karena
harusnya fungsi yang dominan di disebabkan ricuh politik belum
DPR yaitu fungsi legislasi. Namanya la ma ini saya berharap ke depan
juga legislasi tentu keluarnya UU, fungsi le gislasi dapat menjadi jan-
bukan pengawasan. Untuk fungsi tung diban dingkan dua fungsi lain-
pengawasan tetap berjalan tetapi nya. Hasilnya pengawasan dominan
bila tidak dibenahi tentunya akan tetapi bila UU tidak dibenahin maka
begini saja. Misal UU TKI, Kehuta- akan percuma. Bila UU tidak diper-
nan, lalu lintas jika tidak dibenahi baiki maka akan sama saja misal saja
tentu akan hancur-hancuran juga KUHAP bila tidak dibenahi maka
kita,” jelasnya. akan percuma karena itu mencakup
kejaksaan, kepolisian. Jadi apabila
Dia menyadari bahwa beban legis- Karena itu, Baleg tidak bisa memak- pengawasan tidak benar tentunya
lasi yang diambil oleh DPR, Peme- sakan legislasi bisa masuk didalam UU yang harus diperbaiki segera.
rintah, dan DPD pada tahun 2015 prioritas sepanjang Komisi sendiri Jadi harus segera dikembalikan
cukup berat mengingat waktu yang tidak ada desakan untuk mema- fungsinya segera,” tegasnya.
sudah memasuki bulan kedua pada sukkannya sebagai prioritas. “Jadi
tahun 2015. Namun dirinya optimis harus ada desakan dari komisi ter- Sebagai catatan, DPR periode 2004-
dengan dukungan semua pihak ki- kait untuk memprioritaskan UU di 2009 telah menyelesaikan 173 RUU
nerja legislasi dapat mencapai tar- Komisinya,” kembali tekannya. dari 284 RUU yang menjadi proleg-
get yang diharapkan. nas dalam lima tahun. DPR periode
Judicial review 2009-2014 mampu menuntaskan
“Terlebih pembahasan dalam pe- 126 RUU dari 247 RUU prolegnas
nyusunan Prolegnas juga telah di- Sareh mengatakan, seharusnya dalam lima tahun. “Berarti ada
lakukan dalam suasana kebersa- produk legislasi di Dewan tidak sekitar 121 RUU yang belum tuntas,”
maan dengan adanya kesamaan visi banyak yang dijudicial review kata dia. (si/nt/iky) Foto: Naefurodji/
untuk melakukan revitalisasi politik sepanjang dalam penyusunan Nas- Pale/HR

PARLEMENTARIA EDISI 122 TH. XLV, 2015 15