Page 60 - MAJALAH 83

Ketua Tiim Kunker Komisi VIII ke Sulbar, Abdul Kadir Karding (kedua dari kiri) saat berbicara pada pertemuan dengan jajaran Pemprov dan Pemkab setempat

tem regulasi satu perseribu pen- pemberangkatan calon haji terutama haji Riau terus meningkat. Dengan
duduk, sehingga dalam pelaksanaan- pada dua hal yakni orang yang lan- demikian sudah sepatutnya Riau me-
nya selama ini membuat beberapa jut usia untuk mendapatkan prioritas miliki embarkasi haji.
daerah harus sabar menunggu dalam pemberangkatan calon haji. “Jemaah haji Riau setiap tahun-
antrean daftar tunggu nasional yang Terkait dengan Biaya Perjalanan nya sudah mencapai angka 5.000 dan
panjang,” ungkapnya. Ibadah Haji (BPIH), dan gejolak di- ditambah dengan jamaah dari daerah
Sebelumnya, Kepala Bidang Haji negara-negara Timur Tengah yang lainnya.Maka jumlahnya dapat me-
Kementerian Agama Provinsi Sulbar, menyebabkan bergejolaknya harga lebihi 6.000 seperti yang disyaratkan
Muflih B. Hatta menjelaskan, calon minyak dunia yang otomatis berpe- untuk sebuah embarkasih,” ujar Ah-
haji di Sulawesi Barat saat ini berjum- ngaruh terhadap BPIH. Abdul Kadir mad Zainudin di sela kunjungannya
lah 7.004 orang, tersebar di lima ka- Karding mengatakan, semula optimis ke Madrasah Aliyah Kampar Timur.
bupaten dan yang telah mendaftarkan bahwa ongkos Biaya Perjalanan Iba- Ahmad Zainudin mengungkap-
diri harus antre menunggu gilirannya dah Haji (BPIH) tidak akan mengalami kan, DPR akan segera menyampaikan
hingga 2015, sedangkan untuk kabu- kenaikan. Namun ternyata, gejolak dukungan mereka kepada pemerin-
paten Majene selama 8 tahun. minyak dunia berimbas terhadap BPIH tah dalam waktu dekat mengenai
Menanggapi hal itu, Karding di tanah air, karena dari total dana keinginan dibentuknya satu embar-
menjelaskan, penambahan kuota haji BPIH yang disetor calon haji, sekitar kasi di Riau. Harapan tersebut tetap
Indonesia tidak bisa dilakukan see- 80 persen anggarannya diarahkan un- menunggu kesiapan Riau dalam me-
naknya saja karena ada ketentuan dari tuk biaya penerbangan. nyediakan sarana dan prasarana lain-
negaranegara Arab. “Memang kita Namun demikian belum diketa- nya. Seperti, bandara internasional,
tidak bisa melakukan penambahan hui secara pasti berapa tingkat ke- asrama haji, dan kebutuhan lainnya.
kuota haji nasional karena ini menjadi naikan BPIH yang akan diberlakukan. “Jika prasarana lainnya sudah ter-
ketentuan dari negara-negara Arab,’’ Karena pembahasannya di DPR ma- penuhi, tahun ini saja sudah bisa dire-
ucapnya. sih menunggu laporan pelaksanaan alisasikan,’’ ujarnya.
Ditegaskannya bahwa ibadah kegiatan ibadah haji tahun lalu yang Ia juga menjelaskan, dengan
haji itu hukumnya wajib hanya di- terlambat disampaikan Kementerian adanya embarkasi tersebut, maka ja-
lakukan satu kali seumur hidup. “Ka- Agama RI. maah haji Riau tidak perlu lagi me-
lau memang ada yang ingin naik haji nambah biaya
lagi mesti ada regulasi, seperti harus Riau layak menjadi embarkasi penerbangan dan penginapan di
menunggu 10 tahun dan diprioritas- Sementara Wakil ketua komisi VIII asrama haji Batam. Dalam kunjungan
kan bagi yang belum pernah berang- DPR RI Ahmad Zainudin menyatakan, kerja tersebut komisi VIII di dampingi
kat haji,’’ tegasnya. Provinsi Riau sudah selayaknya memi- Kakanwil Kemenag Riau Nur Asyari,
Karena itu, DPR akan mendorong liki embarkasi haji sendiri. Alasannya, Wakil Bupati Kampar Teguh Sahono.
membuat aturan agar mekanisme dari tahun ke tahun jumlah jemaah “Kunjungan kita merupakan kunju-

1

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 | 1
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
TH. XLI, 201 |
ARIA |
|
Edisi 83
1
ARLEMENT
P