Page 59 - MAJALAH 83

KUNJUNGAN KERJA

Kunker Komisi VIII Gelontorkan Dana

Bansos Di Sulbar

alam menjalankan tugas- tuk (JSLU) dan anak melalui Lembaga dan 6 LKSA di Mamasa.
nya, Komisi VIII DPR-RI terus Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Sedangkan Bantuan Langsung
Dmelakukan kunjungan kerja “Jangan sampai dalam pelaksa- Pemberdayaan Sosial (BLPS) untuk
(Kunker) ke daerah-daerah di nusan- naa nya tidak tepat sasaran,” tegas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di-
tara untuk melihat secara langsung Ketua Tim Kunker Komisi VIII DPR RI, anggarkan sebesar Rp1.8 miliar untuk
proses pembangunan. Kali ini kun- Abdul Kadir Karding (F-PKB), di sela 60 KUBE yang ada di Mamasa dan
jungan dilakukan ke Provinsi Sulawesi pertemuannya saat menyerahkan Mamuju Utara. Masing-masing me-
Barat (Sulbar) dan Provinsi Riau. Topik dana Bansos secara simbolik kepada nerima Rp30 juta, dan bantuan untuk
kunjungan terkait masalah bantuan Gubernur Provinsi Sulbar. pertumbuhan Rp1,7 miliar dengan
sosial dan urusan haji. Dana Bansos terdiri dari Jaminan alokasi Rp20 juta untuk satu KUBE, di-
Saat Kunker ke Sulbar, Komisi VIII Sosial Penyandang Cacat (JSPACA) berikan kepada 85 KUBE yang terse-
menggelontorkan dana bantuan so- sebesar Rp482.400.000 diberikan ke- bar di lima kabupaten. Sebanyak 14
sial (Bansos) yang diserahkan lang- pada 134 orang penyandang cacad KUBE di Majene, 18 KUBE di Mamasa,
sung Ketua Tim Kunker Komisi VIII yang tersebar di beberapa kabupa- 22 KUBE di Mamuju, 26 KUBE di Pole-
DPR RI, Abdul Kadir Karding kepada ten, de gan besaran untuk perorang wali dan 5 KUBE di Mamuju Utara.
Gubernur Provinsi Sulbar, Anwar Ad- Rp300.000 per bulan, kemudian Jami- Ikut serta dalam tim kunjungan
nan Saleh di Mamuju, Sulbar, belum nan Sosial Lanjut Usia (JSLU) dengan kerja tersebut, beberapa orang ang-
lama ini. total bantuan sebesar Rp360.000.000 gota komisi VIII DPR RI, di antarannya
Dana sebesar Rp4.9 miliar yang akan diberikan kepada 100 orang : Anita Yacoba Gah (F-PD), MH. Said
bersumber dari dana Dekonsentrasi Lansia yang tersebar di dua kabu- Abdullah dan Mauel Kaisiepo (F-PDI
Kementerian Sosial tahun anggaran paten provinsi Sulbar, yaitu Mamuju Perjuangan), Hj. Herlini Amran (F-
2011 merupakan wujud kepedulian dan Polewali Mandar dengan besaran PKS) dan H.Amran (F-PAN) serta ikut
lembaga DPR-RI terhadap masyarakat Rp300 ribu per orang yang diberikan mendamping jajaran dari Kementrian
Sulbar. Dana tersebut, selain digunak- selama satu tahun. Agama RI dan Kementrian Sosial RI.
an untuk membantu pengusaha kecil Sedangkan Bansos untuk anak (TVP/ton)
dalam rangka meningkatkan pereko- dialokasikan sebesar Rp598.965.000
nomiannya juga diberikan untuk para disalurkan melalui Lembaga Kese- Akan kaji ulang aturan haji
penyandang cacat berupa Jaminan jahteraan Sosial Anak ( LKSA ) terdiri Dalam kesempatan kunjungan ke
Sosial Penyandang Cacat (JSPACA), dari, 10 LKSA di Mamuju, 8 LKSA di Mamuju ini, Abdul Kadir Karding
para lanjut usia (lansia) dengan ben- Majene, 12 LKSA di Polewali Mandar mengatakan akan meninjau kembali
aturan haji di Indonesia. Menurutnya,
aturan haji di Indonesia saat ini belum
disesuaikan dengan peraturan baru
yang telah dikeluarkan pemerintah
Arab Saudi tentang pembagian kuota
haji. “Kami akan meninjau kembali
aturan haji, dan lebih berhati–hati
dalam menentukan Biaya Perjalanan
Ibadah Haji ( BPIH ),“ katanya.
Salah satu yang menjadi perha-
tian serius tentang ibadah haji, lanjut
Karding, adalah sistim pembagian
kuota haji. “Pemerintah Arab Saudi
bersama dengan negara-negara yang
tergabung dalam Organisasi Konfe-
rensi Islam (OKI) telah mengeluarkan
aturan, dimana kuota yang berlaku
Suasana pertemuan anggota Komisi VIII dengan Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Sulbar untuk Indonesia adalah dengan sys-

0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 | 1
1
ARIA |
TH. XLI, 201 |
|
0 | PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 || PARLEMENTARIA | Edisi 83 TH. XLI, 2011 |
P
1

ARLEMENT
Edisi 83